Ulang tahun ke-52 Himpunan Nelayan Seluruh Indonesia (HNSI) yang jatuh pada hari ini, 21 Mei 2025 akhirnya terpaksa mendapat kado memilukan.
Alih-alih memperbaiki kesejahteraan nelayan yang selama ini terpinggirkan, namun para nelayan harus terombang-ambing dalam dualisme kepengurusan HNSI dan menonton para elit politik berebut legalitas demi kursi dan gengsi.
Persoalan bermula dari manuver politik di ujung masa jabatan Yasonna H. Laoly sebagai Menteri Hukum dan HAM. Tepatnya pada 10 November 2023, ia menerbitkan SK AHU-0001561.AH.01.08 yang mengesahkan Munas HNSI Bali dengan Herman Herry Adranacus —sesama kader PDIP — sebagai ketua umum.
Padahal, hanya enam hari sebelumnya, SK AHU-0001530.AH.01.08 telah lebih dahulu dikeluarkan untuk Munas HNSI Bogor yang dipimpin Laksamana (Purn) Sumardjono, berdasarkan hasil keputusan mayoritas DPD dan sesuai AD/ART organisasi.
Ditemui di Jakarta, Selasa
(20/5/25) Sekjen HNSI Munas Bogor, Dr Anton Leonard mengatakan, tindakan ini jelas menimbulkan dualisme organisasi, membuat para pengurus di daerah bingung dan yang paling menderita tentu saja para nelayan.