FaktaNews.-(Banyuwangi)– DPRD Kabupaten Banyuwangi hanya memiliki waktu terbatas membahas perubahan anggaran APBD 2021.
Ini terkait, Kebijakan Umum Perubahan Anggaran, Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUPA-PPAS) Perubahan APBD Tahun 2021 sekaligus KUA-PPAS APBD Kabupaten Banyuwangi tahun 2022 pada akhir bulan September sudah harus di lakukan pengesahan.
Untuk itu wakil rakyat mendesak eksekutif untuk segera menyerahkan draf dekumen yang dimaksudkan.
Salah satu pimpinan DPRD Banyuwangi Ruliyono S.H mengatakan, pihaknya saat ini masih menunggu bahkan telah berkirim surat kepada Bupati Banyuwangi agar dekumen tersebut segera diserahkan kepada Dewan sebagai bahan pembahasan Perubahan APBD Tahun 2021.
Menurut Ruli ini sangat penting karena selain dewan mempunyai cukup waktu untuk membahas dan mencermati dokumen KUPA-PPAS Perubahan APBD Banyuwangi tahun 2021.
Hal ini juga sangat berkaitan dengan harapan agar sesuai regulasi bisa tepat sasaran untuk pembangunan tepar sasaran menyentuh pada peningkatan kesejahteraan rakyat.
“Lembaga sudah berkirim surat kepada Bupati Banyuwangi agar segera menyerahkan draf KUPA-PPAS Perubahan APBD tahun 2021,“ ungkap politikus asal Glenmore itu, Rabu Petang,(24/8/21).
Menurut politikus golkar itu, Bupati mestinya menyampaikan rancangan KUA-PPAS kepada DPRD paling lambat minggu kedua bulan Juli untuk dibahas dan disepakati bersama.
Ini berdasar Pasal 90 ayat (1) Peraturan Pemerintah (PP) No. 12 tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.
“Rancangan KUA-PPAS perubahan disampaikan kepada DPRD paling lambat minggu pertama bulan Agustus dalam tahun anggaran 2021 ini, tetapi dokumen itu hingga saat ini belum disampaikan ke kita,“ katanya.
Menurut Ruli, pihak dewan hanya bisa menunggu agar Bupati Banyuwangi sesegera mungkin menyerahkan dekumen itu.
“Kita tetap menunggu dengan sisa waktu yang ada kita akan tetap mencoba maksimal mempelajari dan membahasnya demi pembangunan dan rakyat Banyuwangi,”katanya.(*kin).