Untuk Kepastian Hukum Aturan Perangkat Desa, DPRD Banyuwangi Akhirnya Sahkan Perda

FaktaNews.-(Banyuwangi)–Janji DPRD Banyuwangi dalam beberapa hari ini akan mengesahkan dua Raperda Banyuwangi karena sudah termasuk dalam Jadwal kegiatan kerja strategis terpenuhi menyusul disahkannya Dua Rancangan peraturan daerah (Raperda) disahkan menjadi Perda dalam Rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi, Rabu (3/08/22).

Ketua DPRD, I Made Cahyana Negara didampingi Wakil Ketua DPRD, M.Ali Mahrus memimpin rapat Paripurna DPRD Kabupaten Banyuwangi untuk mengesahkan Raperda perubahan atas Perda No.3 Tahun 2017 tentang Perangkat Desa dan Raperda Pencabutan Perda No. 7 Tahun 2010 tentang Penataan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan (LKD) di Banyuwangi.

Dalam pengesahan dua Raperda tersebut juga dihadiri pimpinan elit eksekutif (Pemkab Banyuwangi) Bupati Ipuk Fiestiandani, Wakil Bupati, H.Sugirah, Sekretaris Daerah, Ir H.Mujiono Msi yang hadir bersama Asisten dan Jajaran Kepala OPD dan beberapa Camat di Kabupaten Banyuwangi.

Ketua Pansus Raperda Perubahan Perda Perangkat Desa DPRD, Ficky Septalinda mengatakan, pengesahan dua Raperda ini merupakan bentuk kepastian hukum dalam pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa serta demi melaksanakan ketentuan pasal 13 Permendagri No. 83 Tahun 2015 tentang pengangkatan dan pemberhantian perangkat desa, sebagaimana telah diubah dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017.

Menurut Ficky sebelum disahkan menjadi Perda, Raperda ini membahas pengaturan materi perubahan atas Peraturan daerah Kabupaten Banyuwangi No. 3 Tahun 2017 tentang perangkat desa.

Baca juga:  Ledakan Gas Yang Menewaskan 1 Orang Berawal Dari pengecekan Tabung Gas Elpiji 50 kg

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.