Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)– Pengalihkan proses belajar mengajar di rumah atau pembelajaran jarak jauh (PJJ) termasuk pada saat pemberian tugas harus diimbangi sense of crisis (kepedulian sekolah terhadap masalah) proses belajar mengajar.
Ini disampaikan Plt. Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi Suratno terkait kegiatan belajar-mengajar secara daring yang hingga kini masih dilakukan mengingat pandemi Covid-19 belum mereda sehingga pemerintah melakukan pembatasan kegiatan-kegiatan pelajar yang bersifat kerumunan.
“Kami berpesan agar orang tua mengawasi putra-putri masing- masing agar tetap mengikuti mata pelajaran, namun sekolah juga harus mengerti kebutuhan murid dalam komunikasi pelajarannya,” terangnya (24/8/20).
Suratno menjelaskan, salah satu kebutuhan jarak jauh adalah alat komunikasi seperti pulsa kuota internet yang saat seperti ini diperlukan murid dan orang tua maupun guru.
Dalam hal ini jelas Suratno, pihak sekolah harus memahaminya dan membuat kebijakan dengan memanfaatkan dana bos secara maksimal.
Dalam hal ini peran Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) salah satunya berwenang memanfaatkan pengelolaan dana Bos.
“Disituasi Pandemi ini dalam aturan dana bos bisa atau dapat digunakan untuk beli pulsa, tinggal MBS nya saja dilakukan pihak sekolah,”tegasnya.
Suratno mencontohkan, masih terkait antisipasi potensi penularan Covid pihak pemerintah telah membuat kebijakan menyangkut Lomba-lomba sekolah, antar sekolah, Outing atau belajar di luar kelas, studi keluar wisata, semuanya di tunda dan batalkan.
Peluang untuk bisa pengalihan peruntukan Dana Bos sangat mungkin dan hampir pasti dilakukan misalnya menggeser biaya – biaya yang sebelumnya digunakan saat proses belajar mengajar berjalan normal sebelumnya.
“ATK misalnya, dengan tidak melakukan kegiatan belajar mengajar disekolah dana ATK tidak terlalu banyak digunakan, bisa dialihkan untuk beli pulsa guru atau murid yang perlu dibantu atau dana yang biasa dipakai lainnya,”jelasnya.
Lebih jauh, Suratno tidak mau berspekulasi kapan sekolah dilakukan tatap muka dengan misalnya menerapkan pembatasan jumlah murid bergilir dan kemungkinan cara lainnya.
Karena menurutnya, skema new normal pendidikan diputuskan tidak boleh oleh pemerintah pusat, maka di daerah juga tidak diperbolehkan.
“Saya kira pemerintah sudah berpikir kesana, namun dilapangan, siapa bisa jamin anak-anak kita bisa steril dari kemungkinan Covid-19 saat mereka berkumpul, misal senen masuk, minggu kemarin apakah menjamin anak-anak berkumpul dengan yang lain dengan potensi ada Covid-19, misal dengan Rapied test siapa jamin besok tidak positip, kalau pun sekolah harus selalu lakukan rapid test kemudian swab, biaya siapa yang menanggung,”terangnya.(*kin).
