Tak Berkategori  

Tolak UU Omnibus Law Cipta Kerja, Buruh Surabaya Tuntut Presiden Jokowi Terbitkan Perppu Pengganti Undang-Undang

Faktanews.co.id.– Ratusan buruh Dengan mengendarai sepeda motor keliling Kota Surabaya, Ratusan buruh menggelar demonstrasi menolak Undang-Undang Cipta Kerja, Selasa (06/10/20).

Ini menyusul DPR.RI yang tergesa mengesahkan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja yang sebelumnya menjadi polemik menjadi undang-undang pada rapat paripurna dipimpim Ketua DPR Puan Maharani Senin (5/10/20) kemarin.

Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) Jatim dalam aksinya menilai UU Cipta Kerja sangat merugikan bagi kalangan buruh di Indonesia.

Ratusan buruh dari Serikat Pekerja Kimia, Energi dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (SPKEP SPSI) demo di depan Gedung DPRD Jawa Timur.

 

Sementara itu, Polrestabes Surabaya menerjunkan ribuan personel untuk melakukan pengamanan.

Aparat nampak menyebar di beberapa titik. Seperti Margomulyo, Tandes, Karangpilang hingga di DPRD Jatim untuk mengantisipasi hal-hal tidak diinginkan seperti sikap anarkhisme.

“Kami dari Polrestabes Surabaya membuat floating pengamanan rencana aksi kegiatan unjuk rasa dari teman-teman buruh. Hari ini tanggal 6 sebanyak 2.000 personel yang kita sebar di titik sasaran. Di DPRD Indrapura, ada beberapa kawasan industri di kawasan SIER personel ada 200,” kata Kabagops Polrestabes Surabaya AKBP Anton Elfrino Trisanto, kepada wartawan.

Anton menyebut pihaknya tetus berupaya membantu mengamankan pengunjuk rasa agar tidak mogok kerja. dan menghimbau pendemo agar tidak masuk ke dalam pabrik untuk mengajak pekerja lain ikut melakukan aksi demo.

Baca juga:  Armada Kapal Jalur Tol Laut Akan Ditambah, ABK Terima Dampak Perusahaan Penyeberangan Yang Sepi

“Jangan sampai sweeping, masuk perusahaan mengajak demo jangan. Karena roda ekonomi harus berputar,” kata Anton.

Dihalaman DPRD Jatim, Ratusan buruh peserta Aksi yang lama menunggu sempat ditemui perwakilan DPRD Jatim dari Fraksi Demokrat.
Anggota DPRD Jatim Hartoyo itu, meminta maaf atas disahkannya RUU Omnibus Law Cipta Kerja.
Namun demikian dijelaskan UU Omnibus Law Cipta Kerja belum final.

“Kapasitas kita memfasilitasi keinginan buruh untuk bisa ditindaklanjuti ke pusat. Tadi sudah sampaikan ini bukan final. Masih bisa Perppu. Juga judicial review melalui Mahkamah Konstitusi,” jelaanya.

Massa yang akhirnya membubarkan diri mengatakan akan kembali melalukan aksi demo menolak UU Omnibus Law Cipta Kerja dengan massa yang lebih besar pada Kamis (8/10).

Koordinator SPKEP SPSI Surabaya, Dendy Prayitno mengatakan, pihaknya akan kembali menggelar demo dengan membawa massa yang lebih banyak.

Tuntutan para buruh meminta Presiden Jokowi menerbitkan Perppu (Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang), sebagai pengganti UU Omnibus Law Cipta Kerja.

“Kita ingin menyampaikan aspirasi supaya didengar jajaran DPRD Jawa Timur. Karena begitu cepatnya DPR RI pada tanggal (5/10) kemarin digedok. Bukan RUU lagi tapi undang-undang. Tanggal (8/10) insyaallah seluruh anggota akan hadir di sini, jumlahnya ribuan,” kata Dendy di lokasi demostrasi.(kop/kin).