Faktanews.co.id.–Pakar Hukum Tata Negara Refly Harun dan Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfid MD punya pandangan berbeda terkait Rencana Pemerintahan Presiden Jokowi memberikan Bintang Mahaputera kepada Mantan Panglima TNI Gatot Nurmantyo.
Selain punya pandangan berbeda terhadap rencana penganugerahan Bintang Mahaputera kepada Jenderal (purn.TNI) Gatot Nurmantyo, Refly Harun juga mengawali pandangannya terhadap dua tokoh kritis yaitu Politikus Partai Gerindra Fadli Zon dan Fahri Hamzah yang sebelumnya juga mendapat penganugerahan Bintang Mahaputera dari Presiden Jokowi.
Dalam video berdurasi sekitar 26 menit tersebut, Refly menilai penganugerahan itu tanda jasa kepada tiga tokoh tersebut bisa jadi menjadi cara untuk meredam aliran kritik pedas terhadap kebijakan pemerintah.
“Pemberian tanda jasa kepda Fahri Hamzah, Fadli Zon, dan Gatot Nurmantyo bisa jadi dalam rangka untuk ‘menjinakkan’ mereka-mereka ini yang memang sering menyampaikan kritik yang luar biasa,” jelas Refly, akun YouTube pribadinya, (15/11/20).
Refly melihat momentum pemberian tanda jasa Bintang Mahaputra kepada Gatot Nurmantyo dinilai tidak biasa karena dilakukan pada November.
Menurutnya, pemberian tanda jasa lazim diberikan pada saat perayaan HUT Kemerdekaan Indonesia atau pada bulan Agustus.
Masih terkait pemberian tanda jasa Bintang Mahaputra kepada Mantan panglima TNI (Jenderal purnawirawan) Gatot Nurmantyo, Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfid MD mengatakan rencana pemberian Bintang Mahaputera kepada Gatot Nurmantyo sudah dia duga akan mengundang penilaian dari berbagai sudut pandang.
Pemerintah memberi, akan dibilang membungkam Gatot Nurmantyo yang kini menjadi salah satu petinggi KAMI sebuah ormas yang dikenal sangat kritis terhadap pemerintah.
Sebaliknya, jika tidak memberi, pemerintah akan dinilai diskriminatif kepada yang mereka yang kritis.
Namun demikian, pemerintah lebih melihat bahwa Bintang Mahaputera itu adalah hak Gatot Nurmantyo sebagai mantan pejabat Mantan panglima TNI (Jenderal purnawirawan) Gatot Nurmantyo.
“Pemerintah tahu bahwa memberi atau tidak memberi bintang mahaputra kepada Pak Gatot Nurmantyo (GN) pasti ada yang menyoal. Tapi Bintang Mahaputra itu hak Pak GN seperti juga haknya Bu Susi Pujiastuti dll,” ucap Mahfud, dikutip dari akun twitternya @mohmahfudmd, Selasa (3/11/2020).
Seperti diketahui, sejak akun twitter Menko Polhukam mencuitkan rencana pemberian gelar Pahlawan Nasional dan penganugerahan Bintang Mahaputera yang salah satunya penerimanya Mantan Panglima TNI Jenderal Purn. Gatot Nurmantyo, mendapat beragam komentar dari warganet.
Mulai dari menanggapi soal setiap Panglima TNI mendapat bintang jasa, hingga mereka yang mengaku terkejut, bahkan ada juga bertanya apakah ini salah tulis.
“Serius Pak GN pak?,”cuit Akun @rryaza bertanya.
Sementara akun @cabernetmerlott menulis “Semua mantan panglima pasti dapet BM kan pak?”. tanyanya ke @mohmahfudmd.
“Kalau dalam dunia olahraga tinju ada yg namanya clinch and jab….yaitu merangkul lalu memukul perlahan2 tapi pasti, dan taktik inilah yg di pakai mantan juara dunia Muhammad ali…salam olahraga,” ujar pemilik akun @ujug_em.(twi/hay).
