Soal Subsegmen Kawah Ijen, Puskaptis dan KAMI Agendakan Menggugat Bupati Ipuk di Pengadilan

  • Bagikan

FaktaNews.-(Banyuwangi)– Elemen Masyarakat Pusat Kajian Kebijakan dan Pembangunan Strategis (Puskaptis) Banyuwangi dan Kaukus Advokat Muda Indonesia (KAMI) menilai kesepakatan Batas Daerah Banyuwangi dengan Bondowoso terkait subsegmen Kawah Ijen pada tanggal 3 Juni 2021 lalu harus ada kepastian hukum. dibatalkan secara hukum.

Langkah Puskaptis Banyuwangi ini  menyusul keraguan pencabutan kesepakatan Bupati Banyuwangi Ipuk Fiestiandani dan Bondowoso dalam Berita Acara Kesepakatan No: 35/BAD.II/VI/2021 itu benar-benar efektip memastikan tak ada lagi kesepakatan itu atau batal.

Direktur Puskaptis Banyuwangi Adv Amrulloh SH mengatakan, sebelum memastikan melangkah proses hukum di Pengadilan, pihaknya telah mengirim surat somasi tertanggal 16 Juli 2021 kepada Bupati Banyuwangi.

Artinya Setelah jangka waktu somasi yang diberikan dia akan menilai tanggapan atau jawaban dari pihak Bupati sebagai kepala daerah.

“Nunggu Senin mas kalau tidak ada tanggapan, kita hari Rabu ngajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Banyuwangi,” kata Amrullah kepada FaktaNews.(23/7).

Menurut Amrullah gugatan yang dimaksudkan berbentuk gugatan citizen law suit.

“Kami meminta agar Pengadilan memutus agar Bupati Banyuwangi dinyatakan melakukan perbuatan melawan hukum terkait penyerahan 1/3 kawah ijen kepada Bondowoso,”ungkapnya.

Dalam hal gugatan itu, Amrulloh mengungkapkan, yang melatarbelakangi penandatanganan berita acara kesepakatan tentang batas wilayah BWI dengan Bondowoso tersebut dinilainya perbuatan melawan hukum.

“Kami meminta agar Pengadilan Negeri Banyuwangi memutuskan, Bupati Banyuwangi untuk melakukan gugatan pembatalan kesepakatan dengan bondowoso melalui pengadilan,”ungkapnya.

Baca juga:  Kemenkes dan Satgas Covid-19 Lakukan Karantina di Ponpes Blokagung Banyuwangi

Lebih jauh Amrulloh menilai potensi wisata (kawah Ijen) yang sempat disepakati Bupati Banyuwangi bahwa sebagianKawah Ijen milik teritorial Bondowoso itu sangat melukai Masyarakat Banyuwangi.

“Wisata Kawah ijen telah mendunia serta adanya sumber alam panas bumi yang menjadi potensi kekayaan daerah, kita masyarakat Banyuwangi menolak apa yang disepakati Bupati Banyuwangi,”katanya.

Terkait kesepakatan itu, kata Amrullah, mestinya Bupati Ipuk langsung melaporkan ke kepolisian mengingat bupati ipuk dlm penandatanganan kesepakatan tsb mengaku adanya pemaksaan dan tekanan-tekanan.

“Saya menilai pencabutan tersebut lebih pada mengelak, lari dari tanggung jawab serta hanya pengalihan saja, biar beliau tidak disalahkan saja,”Terang Amrulloh.

Disisi lain Amrullah kesepakatan maupun pencabutan oleh Bupati Banyuwangi itu merupakan permainan politik berkelas.

“Nyatanya untuk laporkan ke Polres atau Polda tidak berani dan gugat di pengadilan negeri Banyuwangi tidak mau,”katanya.

Jika demikian, sikap yang harus dibaca dan dicermati, seakan-akan mencabut akan tetapi dibalik layar tertawa bersama,”ungkapnya.

Amrulloh menjelaskan, dalam pasal 1338 KUHAP, perjanjian yang ditandatangani para pihak menjadi UU bagi yg menandatangani.

“Berarti apa yg dilakukan Bupati Ipuk tak bisa dicabut sepihak, membatalkan kesepakatan tersebut di pengadilan atau membujuk Bondowoso untuk membatalkan perjanjian tersebut sehingga berimplikasi sama (batalnya perjanjian),”rincinya.(*kin).

Penulis: Makin SH
  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *