Tak Berkategori  

Selain Dewan Pers, BNSP Akui LSP Resmi Bisa Lakukan UKW

Faktanews.– Dewan Pers Nasional tidak lagi memonopoli sertifikasi uji kompetensi bagi para wartawan menyusul Badan Nasional Sertifikadi Profesi (BNSP) secara resmi mengakui Sertifikasi Wartawan Indonesia melalui Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia.

Ini disampaikan, Sekjen Perkumpulan Perusahaan Media Online Indonesia (MOI) dan Ketum Perkumpulan Wartawan Media Online Indonesia (PWMOI), HM. Jusuf Rizal saat melakukan konsolidasi pembentukan pengurus PWMOI Sumut dan Simalungun, dikutip LiraNews, Sabtu (29/1/22).

Seperti diketahui Sertifikasi Uji Kompetensi Wartawan (UKW) selama ini dimonopoli oleh Dewan Pers melalui lembaga uji kompetensi yang ditunjuknya. Di luar itu dianggap tidak kompeten dan tidak diakui.

“Tentu saja patut disambut baik oleh MOI maupun PWMOI agar kesulitan Sertifikasi dapat diatasi guna mendorong wartawan yang profesional dalam menjalankan peran dan fungsinya,”kata Jusuf Rizal.

Sertifikasi wartawan Indonesia resmi diakui BNSP itu terjadi saat pelaksanaan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) oleh LSP Pers Indonesia, belum lama ini di Gedung Serbaguna LSP Pers, Komplek Ruko Ketapang Indah Jakarta serta disaksikan langsung oleh Tim Teknis BNSP.

Pada kesempatan yang sama, Komisioner BNSP Henny Widyaningsih yang menjadi Ketua Tim Witness sekaligus menyerahkan surat keputusan BNSP tentang Lisensi melaksanakan SKW (Sertifikasi Kompetensi Wartawan) kepada LSP Pers Indonesia.

Dengan hadirnya Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Pers Indonesia yang diakui oleh negara, menurut Jusuf Rizal pihaknya MOI dan PWMOI akan bekerjasama guna melakukan Sertifikasi Kompetensi Wartawan (SKW) bagi seluruh Wartawan anggotanya.

Baca juga:  Soal Pembagian Batas Kawah Ijen, Aliansi 18 Wadah Aktivis Meminta DPRD Panggil Bupati Banyuwangi

Sementara itu, Ketua LSP Pers Indonesia, Hence Mandagi mengatakan, pihaknya hadir untuk membantu wartawan mensertifikatkan kompetensinya.

“Bukan membuat ujian layaknya orang baru belajar jadi wartawan. Keahlian dan pengalaman wartawan itulah yang kita sertifikatkan dengan alat ukur standar kompetensi kerja khusus wartawan yang sudah disahkan pemerintah,” kata Hence Mandagi yang juga menjabat Ketua Umum DPP Serikat Pers RI dan Ketua Dewan Pers Indonesia.(*lin/fak).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.