FaktaNews.-(Banyuwangi)– “Tahun 2022 target sasaran untuk membangun infrastruktur harus jelas dari sisi perencanaan, penganggaran , pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan”
Harapan ini disampaikan DPRD Banyuwangi kepada eksekutif agar program pembangunan infrastruktur tahun 2022 di Banyuwangi tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat serta berkualitas.
Bahwa hingga kini pihak DPRD Banyuwangi belum mengetahui titik atau lokasi perencanaan pembangunan infrastruktur tersebut dan akan ditindaklanjuti dalam rapat Badan anggaran (Banggar) bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
“Tahun 2022 target sasaran untuk membangun infrastruktur harus jelas dari sisi perencanaan, penganggaran , pelaksanaan, pengawasan dan pemeliharaan,” Kata Ficky saat kepada Media usai rapat pembahasan KUA-PPAS APBD tahun 2022 bersama SKPD mitra kerja, Senin (18/10/21).
Lebih jauh Ficky menjelaskan, untuk menghasilan pembangunan infrastruktur benar-benar tepat sasaran dan bermanfaat bagi peningkatan ekonomi masyarakat serta berkualitas diperlukan Perencanaan yang tidak asal-asalan.
Menurut Ficky, tahun 2021 ini banyak keluhan masyarakat mengenai rusaknya infrastruktur jalan, khususnya akses yang dilalui armada pengangkut material tambang galin C.
“ Jika Bappeda sudah punya peta jalan rusak yang harus diperbaiki, kita juga minta keluhan-keluhan masyarakat yang disampaikan kepada public harus diakomodir dalam perencanaan pembangunan infrastruktur,”katanya.
Akses jalan masyarakat utamanya yang dilalui armada pengangkut material tambang galin C harus menjadi prioritas perbaikan.
Ficky mengaku, pihaknya hingga saat ini kita belum mengetahui peta jalan rusak yang akan diperbaiki.
“Perbaikan jalan rusak disekitar tambang galian C harus ada kejelasan, jangan sampai tahun ini tidak ada perbaikan sama sekali, “ungkap Politisi PDI-Perjuangan asal Kecamatan Glenmore ini.
Menurutnya. perencanaan program pembangunan tahun 2022 diharapkan tidak dibuat asal-asalan, karena hal tersebut berpengaruh terhadap indikator kinerja Kepala Daerah.
Komisi IV minta kepada eksekutif untuk menjelaskan berapa titik jalan rusak yang akan diperbaiki, baik yang kondisinya rusak berat, ringan hingga yang hanya butuh pemeliharaan sehingga pihaknya bisa melakukan pengawasan secara maksimal.(*ndu/kin).