FaktaNews–Meski bantuan dari pemerintah pusat baik PKH atau bantuan uang 300 ribu perbulan itu tidaklah cukup untuk menghidupi satu keluarga yang terdampak ekonomi akibat kebijakan penanganan Covid-19 apalagi saat kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) Darurat yang sudah diberlakukan sejak 3-20 Juli mendatang.
Penilaian ini disampaikan Direktur Pusat Kajian Pembangunan dan Kebijakan Strategis (Puskaptis).
“Aneh pemerintah Kabupaten Banyuwangi terkesan menutup mata ditengah PPKM Darurat ini,”katanya dalam pers releasenya, Kamis, Petang (15/7/21).
Menurutnya, saat ini pemerintah Banyuwangi hanya menggelontorkan 51,785 Ton Beras atau kalau dirupiahkan hanya 600 juta rupiah.
“Itupun hasil sumbangan dari para PNS dari gerakan hari belanja di pasar, terus APBD Banyuwangi sebanyak 3.200 Milyar buat apa?”kritik Amrullah.
Dia menyebut, APBD Banyuwangi tahun 2021 yang dipakai buat penanganan Covid hingga PPKM darurat sampai saat ini tidak sampai 20 Milyar yang bersumber dari BTT, itu jauh dibandingkan dengan tahun 2020 kemarin.
“Era Azwar Anas di bulan yang sama (Juli) dana penanganan Covid mencapai 150 Milyar,”sebutnya.
Diketahui, sudah hampir 11 Hari Pemberlakuakan Pembatasan Kegiatan
Masyarakat(PPKM) Darurat diberlakukan terhitung mulai 3 Juli sampai 20 Juli 2021, selama
kebijakan tersebut kegiatan masyarakat dibatasi, dan masyarakat dihimbau agar berdiam diri dirumah.
Kabupaten Banyuwangi yang masuk dalam 74 Kabupaten dengan assesmen
situasi pandemic level 3.
Bahwa ditengah situasi pandemi yang belum selesai terlebih dilakukan PPKM Darurat otomatis semua ruang gerak masyarakat dibatasi, sector pariwisata, perdangangan, para buruh, para petani dan nelayan, menjadi sektor yang paling terdampak.
Dalam konteks itu, otomatis jumlah orang miskin bertambah sangat signifikan, tidak menutup kemungkinan banyak orang yang tidak bisa makan ditengah situasi kebijakan akibat Pandemic.
Menurut Amrullah, jumlah Orang miskin yang ada di banyuwangi berkisar 130,87 ribu orang Banyuwangi dalam angka 202, Survey awal pandemic 2020 atau 8,03 persen.
“Dan saya yakin badai Covid 19 yang hampir dua tahun ini akan membuat 30 persen masayrakat Banyuwangi menjadi miskin, dan 10 persen nya atau 160 ribu orang terancam tidak bisa makan (kelaparan),”katanya.
Sementara itu, angka APBD Banyuwangi mencapai 3.200 Milyar (3,2 Triliun).
“Kita punya APBD 3.200 Milyar, yang dikeluarkan sekarang hanya 20 Milyar untuk penanganan ekonomi Pandemi itu keterlaluan, yang dibantukan kemarin 51,785 Ton Beras atau kalau dirupiahkan hanya 600 juta rupiah, Itupun hasil sumbangan dari para PNS dari gerakan hari belanja dipasar, terus APBD Banyuwangi sebanyak 3200 Milyar buat apa?”kritik Amrullah.
Untuk itu, dia mendesak pemerintah Kabupaten Banyuwangi turun langsung kebawah, buat dapurdapur umum ditiap – tiap desa yang menyediakan makan gratis buat masyarakat selama
PPKM Darurat dan distribusikan tiap –tiap RT dan RW.
“Hentikan pola pikir birokratis yang berbelit-belit karena ini masa bencana,
saat PPKM Darurat ini yang dibutuhkan masyarakat adalah kebutuhan perut makan, gunakan instrument APBD
Banyuwangi,”katanya.
Menurutnya, untuk mencukupi kebutuhan pokok. habis ratusan milyar untuk rakyat tidak masalah asal dilakukan secara transparan, terbuka dan akuntabel serta bisa
dipertanggungjawabkan.
“Jangan hanya pecitraan saja yang dipertontonkan, masyarakat
Banyuwangi butuh Bukti dari Bupati Banyuwangi yang baru bukan sekedar janji. kalau mau membuat paket sembako masing- masing Rp. 300.000, untuk 500.000 orang banyuwangi
hanya Rp. 150 milyar kan sangat kecil sekali itu dibandingkan 3.200 Milyar,”pungkasnya.(*kin).
