Mundur Sudah Disetujui Presiden, Dugaan Pelanggaran Pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar Tanpa disidangkan

FaktaNews.-(Jakarta)– Sidang etik untuk menilai atau menjatuhkan sanksi pimpinan KPK Lili Pintauli Siregar gugur demi hukum karena tidak terpenuhinya syarat subjektif, menyusul Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK maka terperiksa sudah mundur.

“Ketika sudah mundur sebagai pimpinan KPK maka terperiksa bukan lagi menjadi subjek persidangan dimaksud,” kata Juru bicara KPK Ali Fikri dalam keterangannya dilansir pers (13/07/22).

Sesuai UU KPK Pasal 37B ayat 1 huruf e disebutkan “Dewas KPK bertugas menyelenggarakan sidang untuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan dan pegawai KPK, sementara yang bersangkutan telah mundur.

Apalagi mundurnya Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK karena dugaan pelanggaran etik terkait gratifikasi juga telah disetujui Presiden RI seperti tertuang dalam Keputusan Presiden (Keppres) No.11/P/2022 tentang Pemberhentian Pimpinan KPK, maka statusnya bukan lagi sebagai insan komisi.

“Dengan begitu secara otomatis, syarat subjektifnya tidak terpenuhi, sehingga keputusan Dewas menggugurkan sidang etiknya sudah tepat,” jelas Ali Fikri

Dengan mundurnya Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK maka dipastikan tidak ada sidang terkait Lili Pintauli Siregar sebagai pimpinan KPK karena dugaan pelanggaran etik gratifikasi karena adanya temuan temuan dugaan penerimaan fasilitas nonton moto GP Mandalika.

Dengan tidak sidang secara otomatis, belum dapat dibuktikan apakah terperiksa Lili Pintauli Siregar terbukti melakukan pelanggaran etik atau tidak apalagi menduga adanya bicara dugaan pidananya.

Baca juga:  Presiden Joko Widodo Mulai Gunakan Mobil Listrik Dalam Kunjungan Kerja

Sementara dugaan pelanggaran oleh Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Lili Pintauli Siregar juga sempat mengemuka terkait terkait tersangka Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS).

Namun saat itu, Lili membantah pernah menjalin komunikasi dengan tersangka Wali Kota Tanjungbalai M Syahrial (MS) terkait penanganan perkara.

Dalam kasus itu, akhirnya Dewan Pengawas (Dewas) KPK menjatuhkan sanksi berat terhadap Lili berupa pemotongan gaji sebesar 40 persen.

Namun, hukuman tersebut dinilai tidak setara dengan pelanggaran lembaga (KPK) yang menggunakan etik tinggi dalam setiap langkah aktivitasnya itu.

Saat itu sejumlah pihak berpandangan Lili sepatutnya mundur dari jabatan pimpinan KPK. (*Ano/kin).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.