Memaknai Pemecahan dan Pemisahan Tanah

Kasubsi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah BPN Banyuwangi, Made Supriyadi,S.SiT.,M.H.

Fakta News.-(Banyuwangi)– Masyarakat pada umumnya belun memahami regulasi atau aturan yang terkait dengan pemisahan ataupun pemecahan sebuah bidang didalam sertifikat.

Pemecahan sertifikat tanah pmerupakan proses membagi bidang tanah induk menjadi beberapa bagian.

Pemisahan tanah adalah bidang tanah sertifikat induknya masih aktif dengan sisa luas yang sudah dikurangi.

Pemecahan Bidang Tanah secara rinci telah diatur dalam pasal 48 PP No.24/1997 dan Pasal 133 Pemenag /Ka.BPN No.3/1997.

Pemisahan bidang Tanah secara rinci telah diatur dalam Pasal 49 No.24/1997 dan Pasal 134 Pemenag / Ka.BPN no.3/1997.

Kasubsi Penetapan Hak dan Pendaftaran Kantah BPN Banyuwangi, Made Supriyadi,S.SiT.,M.H. mengatakan, Perbedaan antara Pemecahan dan Pemisahan bidang tanah adalah dalam pemecahan bidang tanah Sertifikat  Induknya dimatikan dan tidak berlaku lagi.

“Sedangkan pemisahan bidang tanah sertifikat induknya masih aktif dengan sisa luas yang dikurangi,”Terangnya kepada Hayatul Makin SH dan Sumadi dari Fakta News.

Menurutnya, pada prinsipnya bahwa secara regulasi atau aturan-aturan setiap jengkal tanah di Indonesia harus terdaftar.

Lebih jauh Supriyadi mengatakan, semisal dari pemilik tanah tersebut memberikan sebagian tanahnya untuk dijadikan jalan atau fasum hal itu akan tergambar akurat di kantor pertanahan BPN setempat saat pemohon melakukan pemisahan sertifikatnya.

Hal ini sangat penting agar dikemudian hari pemberian tanah yang sudah tercatat tersebut bisa difungsikan untuk masyarakat umum sebagai aset fasilitas umum.

Baca juga:  Program Pojok Cinta Disediakan di KUA se Kab. Banyuwangi

Menurutnya, pemberian aset dari pemisahan tanah ataupun aset- aset Pasum dari proses pemecahan akan sangat bermanfaat dan menjadikan tertib Adminitrasi Pertanahan dalam pemecahan dan pemisahan ataupun penggabungan sebidang tanah yang ada di negara kesatuan Republik Indonesia.

“Kalau sudah tercatat begitu maka tanah bisa digunakan untuk masyarakat, misalnya diberikan untuk jalan ya bisa digunakan sesuai. semua termasuk aset –aset Pasum (Pasilitas Umum) harus terdaftar ‘’ Ujarnya.

Made Supriyadi menjelaskan dalam pertanahan dikenal dengan tiga) R.

1.Raid merupakan kepastian hukum sebuah bidang tanah.

2.Reff action pembatasan – pembatasan serifikat untuk penggunaan sebidang tanah .

3.Responsif aturan –aturan di dalam pertanahan.

Penulis : Sumadi.

Editor : Makin SH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *