Maraknya Penambangan Liar Bukti Macetnya Sistem Pemerintahan

  • Bagikan

Penambangan Liar Merusak Lingkungan dan Merugikan Negara

Faktanews.co.id.–Maraknya penambangan liar yang ada di Indonesia, merupakan bukti macetnya sistem pemerintahan.

Penilaian ini disampaikan oleh Pakar Lingkungan Prof.Dr.Suparto Wijoyo,SH,MH, ketika menjadi narasumber Diskusi Publik Nasional (DPN) yang di gelar Sekolah Wartawan MZK Institute (7/6/21). dengan tema Penambangan Liar Merusak Lingkungan dan Merugikan Negara.

Suparto menjelaskan jika sistem pemerintahan berjalan dengan baik, tentu tidak ada penambangan liar.

“Semua mekanisme berjalan sesuai tupoksi masing-masing mulai dari pusat, provinsi dan daerah, yang menangani perijinan, pengawasan sampai pada aparat yang berwenang yang menindak harus bersinergi, untuk memberantas penambangan liar,” ujar Guru Besar Universitas Airlangga Surabaya ini dalam diskusi secara Virtual tersebut.

*KEJAHATAN*

Menurut Suparto, penambangan liar jelas merupakan kejahatan.

“Wong jelas penambangan tanpa ijin ya melanggar hukum dan merupakan kejahatan kok dibiarkan tanpa ditindak, yang legal saja juga bisa salah atau liar bila tidak melakukan kegiatan pasca tambang, reklamasi,” ujarnya.

Sementara itu, diskusi dengan tema Penambangan Liar Merusak Lingkungan dan Merugikan Negara diikuti 24 Provinsi diantaranya Sulut, Jabar, Jatim, Bengkulu, DKI Jakarta, Sulsel, Maluku, Jateng, Jambi, Kaltim, Sumsel, Riau, Sulbar, Sulteng, Banten, Kalbar, Yogyakarta, NTB, Sultra, Sumbar, Sumut, Babel, Maluku Utara, Lampung.

Selain Suparto Pembicara lain sebagai narasumber ada Eko Purnomo ST selaku Manager Mining She dan Reclamation Semen Indonesia di Tuban.

Baca juga:  PUSKAPTIS Geram Pemecatan THL, Dewan Desak Pemkab Pekerjakan Kembali

Ir.Supoyo praktisi tambang yang pernah menjabat di Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Jawa Timur, Ahmad Syaifudin Ketua Forkompeta (Forum Komunitas dan Pemerhati Tambang) Jawa Timur.

“Hasil diskusi publik di tindak lanjuti dengan memberikan rekomendasi kepada Presiden Republik Indonesia, Ir.Joko Widodo dengan tembusan Menteri ESDM, Menteri Lingkungan Hidup, Menkeu, Kapolri, Panglima TNI, KPK,” kata Moderator diskusi tersebut. Agung Santoso.(*kin).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *