FaktaNews.-(Jakarta)–Jokowi menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pimpinan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung.
Luhut menggantikan komite yang sama sebelumnya dipimpin menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga) dalam proyek ini.
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober 2021.
Perpres juga mengatur perubahan pendanaan proyek kereta api cepat yang semula tidak mengandalkan APBN, kini dapat didukung oleh uang negara menyusul masalah-masalah yang salah satunya pembengkakan biaya terkait Kereta Cepat Jakarta-Bandung.
Sementara itu, Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menyoroti Pembengkakan Biaya dan alokasikan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat sorotan.
Said Didu menilai presiden terkena jebakan China dalam pembiayaan proyek kereta api cepat Jakarta- bandung.
Diketahui, awalnya sekitar tahun 2017 study proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan perkiraan dibutuhkan dana USD 6,2 Milyar.
Namun demikian menurut Said Didu seperti Dikutip dari youTube MSD, dalam study itu dinyatakan tidak layak, karena harus disubsidi pemerintah Indonesia dan saat itu pembiayaan ditolak pemerintah.
Setelahnya, pihak China melakukan analisis hanya butuh dana USD 5,1 Milyar sehingga pihak Jepang kalah dalam lelang.
Dari angka sebesar USD 5,1 Milyar presiden jokowi sebelumnya tidak mengalokasikan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Belakangan, setelah menang lelang, justru China menaikkan anggaran menjadi USD 8,6 miliar dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berubah terkait pembiayaan mengizinkan mengalokasikan dana dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jebakan proyek kereta api cepat China semakin dalam,” kata Said Didu.
Menurutnya soal pembengkakan biaya mestinya tanggung jawab China.
“Jadi yang harus disalahkan adalah studinya China. Awalnya menyatakan USD 5,1 miliar menjadi USD 8,6 miliar,” kata Said Didu dikutip dari akun Twitternya Sabtu, (9/10/21).
Diketahui, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang pembangunannya telat 1 tahun itu, mayoritas permodalannya 60 persen saham dipegang Perusahaan milik negara Indonesia yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persen dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd. headtopics.com. dari China.(*twi/fak)
