Komisi IV DPRD Banyuwangi Akomodir Keluh Kesah Pelaku Pendidikan SLTA Terkait PPDB

  • Bagikan

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)– Komisi IV DPRD Banyuwangi menerima kunjungan Pelaku pendidikan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) Banyuwangi, Kamis siang (3/6/21).

Kunjungan ini dilanjutkan dengan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Banyuwangi, yang diikuti pula pengurus Musyawarah Kerja Kepala Sekolah (MKKS), Forum Komite SMA/SMK Banyuwangi.

Dalam (Rakor) terungkap masalah masalah mulai usulan (Biaya Operasional Sekolah (BOS) yang diharapkan tercover di daerah (BOSDA) hingga masalah “rutin” berkaitan zonasi dalam Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di Banyuwangi hingga ancaman laporan dari pihak luar kepada lembaga hukum.

Sementara itu, Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi Ficky Septalinda dan Anggota Komisi IV lainnya Noval Badri, Heksa Sudarmadi dan beberapa yang lain nampak serius mendengarkan dan mencarikan solusi permasalahan.

Ketua Komisi IV DPRD Banyuwangi, Ficky Septalinda mengatakan, dari rapat tersebut diketahui masih banyak komponen masyarakat belum paham akan prosedur atau aturan main dalam proses pendaftaran di SMA dan SMK.

“Dalam forum ini kepala Dinas, komite Kepala sekolah sudah menjelaskan persoalan-persoalan, sebenarnya kita juga sering menerima keluhan dari masyarakat atas proses pendaftaran di SMA dan SMK, kedepan kita berharap bisa bersama-sama mensosialisasikan kepada masyarakat, pers (wartawan) saya kira bisa membantu mensosialisasikan agar masyarakat bisa memahami bagaimana Proses dan aturan PPDB,”kata Ficky.

Politisi perempuan PDI Perjuangan itu menginginkan PPDB selalu menjadi persoalan pada setiap masa penerimaan Siswa Baru.

Baca juga:  Akan Ada Monumen dan Nama Prajurit NANGGALA-402 Jadi Nama Jalan di Banyuwangi

“Urusan pendidikan itu urusan prioritas, semua masyarakat berhak melanjutkan satu pendidikan yang lebih baik,”tegasnya.

Ficky atas nama DPRD Banyuwangi mengatakan, dengan rakor ini pihaknya telah mengakomodir persoalan-persoalan.

“Ada beberapa poin yang akan ditindaklanjuti dalam rapat internal Komisi IV DPRD Banyuwangi. Ada juga poin yang akan ditindaklanjuti dengan dinas terkait,”jelasnya.

Untuk melihat masalah pendidikan secara keseluruhan terkait PPDB, menurutnya, DPRD Banyuwangi merasa perlu mengundanghadirkan Dinas Pendidikan Banyuwangi, MTs, dari Kemenag, maupun Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Banyuwangi untuk duduk bersama.

“Kami melihat urusan nilai pun menjadi persoalan untuk melanjutkan sekolah yang menjadi pilihan siswa, kita melihat pendidikan itu menjadi satu kesatuan. Jadi kita berharap pendidikan seperti apa lebih baiknya nantinya, ini harus dimaksimalkan bersama menjadi satu kesatuan,” katanya.

Pantauan diruang rapat gedung DPRD Banyuwangi terungkap, meski proses PPDB sudah hampir selesai, namun keluhan masyarakat tetap ada saja.

PPDB dikeluhkan sejumlah pendaftar terkait jarak rumahnya berubah pada saat pendaftaran.

Dari persoalan-persoalan itu, adakalanya kepala sekolah sengaja mematikan no hp karena terlalu banyaknya pihak yang melontarkan permasalahan dengan segala kepentingannya.

“Ini terjadi karena mereka belum terakomodir masuk di SMA maupun SMK sesuai dengan harapan,”kata Kepala Cabang Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur Wilayah Banyuwangi, Istu Handono

Dalam kesempatan itu, Istu berharap DPRD mau bersama sama memberikan support agar tiap persoalan ditempatkan proposional sesuai dengan permasalahannya.

Baca juga:  WN 88 Tidak Ada Hubungan Sama Sekali Dengan Humas Mabes Polri

Istu mencontohkan, saat pendaftar  menitik sekolah yang dituju kemudian sudah dapat pin, karena panik siswa pendaftar lupa tidak melihat jarak itu, akibatnya ketika mereka daftar tidak diterima.

“Urusan teknis kita serahkan teknis, urusan kebijakan ya urusan kebijakan,” kata Istu.

Istu mengungkapkan, komunikasi masyarakat dalam memahami sistem itu mengalami hambatan pemahaman dengan dilatar belakangi kepentingan.

“Yang penting jangan mencari-cari kesalahan. Kita cari solusi,”terangnya.

Lebih jauh Istu berharap dan berkomitmen, terkait kebutuhan sekolah semua anak bisa terlayani.

“Jangan sampai ada anak yang berhenti sekolah hanya karena masalah PPDB,”kata Istu.(*kin).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *