Ketua KPK Sudah Non Aktifkan Novel Baswedan dkk, Tugas Perkara Yang Ditangani Diperintah Harus Diserahkan

Faktanews.co.id.–Penyidik senior Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Novel Baswedan dan 74 orang lainya akhirnya diketahui sudah dinon aktifkan.

Sejumlah informasi yang dihimpun  mengatakan surat nonaktifkan menjadi pegawai lembaga antirasuah (Pemberantasan Korupsi) itu sudah diketahui pada Selasa (11/5/2021) sore.

Sementara surat non aktif itu sudah ditandatangani ditetapkan di Jakarta, 7 Mei 2021 lalu.

SK yang beredar Di awak media Surat Keputusan (SK) yang ditandatangani oleh Plh. Kepala Biro SDM KPK, Yonathan Demme Tangdilintin dan tertanda Ketua KPK Firli Bahuri.

Dalam SK Non aktif tersebut disebutkan penetapan keputusan pimpinan KPK berkaitan hasil tes wawasan kebangsaan (TWK) yang tidak memenuhi syarat ke 75 orang pengalihan status pegawai pegawai KPK menjadi aparatur sipil negara (ASN).

Dalam SK Pimpinan KPK juga memerintahkan pegawai sebagaimana dimaksud pada diktum kesatu agar menyerahkan tugas dan tanggung jawab kepada atasan langsung sambil menunggu keputusan lebih lanjut.

Sementara itu, Anggota Dewan Pengawas Komisi Pemberantasan Korupsi (Dewas KPK) Syamsuddin Haris menyebut pihaknya belum mengetahui Novel Baswedan cs dinonaktifkan. Novel dan 74 pegawai KPK yang tak lulus tes wawasan kebangsaan (TWK) dinonaktifkan berdasarkan Surat Keputusan Pimpinan KPK Nomor 652 Tahun 2021 yang ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri.

“Saya enggak tahu (SK penonaktifan pegawai). Anda bisa tanya pimpinan,” ujar Haris dikonfirmasi wartawan, Selasa (11/5).

Sementara itu, Novel Baswedan menanggapi penonaktifan dirinya mengaitkan kepentingan agenda pemberantasan korupsi yang sedang ditangani dirinya sebagai penyidik KPK sehingga Menurut Novel, apa yang terjadi di lembaga antirasuah kini sudah menjadi masalah yang serius.

Baca juga:  Motif Pembacokan Berujung Kematian Ketua MUI Labura Terkuak

Menurutnya, Apa yang dilakukan pimpinan KPK Komjen Pol Firli Bahuri sudah merugikan semua pihak, bukan hanya 75 pegawai yang dinonaktifkan.

“Itu SK tentang hasil assesment TWK, bukan pemberhentian. Tapi isinya justru meminta agar pegawai dimaksud menyerahkan tugas dan tanggung jawab (nonjob),” kata Novel.

Akibat nya para penyidik, penyelidik yang tangani perkara disuruh berhenti tangani perkara.

“Semakin menggambarkan adanya ambisi untuk menyingkirkan pegawai-pegawai berintegritas dengan segala cara,” kata Novel.

Mantan Juru Bicara (Jubir) Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Febri Diansyah mengatakan, ada keinginan untuk menyingkirkan 75 pegawai KPK yang sebenarnya berintegritas dan telah terbukti berprestasi melalui tes TWK peralihan pegawai KPK menjadi status ASN.

Padahal menurut Febri Putusan MK menegaskan peralihan status jadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK.

“Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Keinginan menyingkirkan 75 Pegawai KPK terbukti. Tetap dipaksakan non-aktif sekalipun tak ada dasar hukum yang kuat. Apalagi Putusan MK menegaskan peralihan status jadi ASN tidak boleh merugikan pegawai KPK,” ujar Febri di akun Twitter pribadinya @febridiansyah, Selasa (11/5/21).(*kor/mes/fak).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.