Tak Berkategori  

Istri Kades di Blitar Divonis Bersalah, PH Menilai Tidak Sesuai Fakta dan Akan Banding

FaktaNews.co.id.-(Blitar)–Sidang pidana dengan terdakwa Susilowati warga Desa Tembalang yang juga Istri Kades. Tembalang, Kecamatan Wlingi, Kabupaten Blitar kembali digelar di PN Blitar pada Senin ( 6/12/21 ).

Sebelum sidang dibuka Majelis Hakim yang diketuai Mohammad Syafi’i dengan dua anggota menyampaikan kepada para pihak bahwa terdakwa melalui Penasehat Hukum mengajukan permohonan penundaan sidang namun karena sidang putusan sebelumnya sempat tertunda seminggu maka sidang hari ini tetap digelar.

Bermula masalah hutang – piutang lima tahun lalu antara terdakwa Susilowati dengan Sri Mudayanah warga Desa Tegalari Kecamatan Wlingi sebesar 15 Juta rupiah.

Dana itu oleh Sri Mudayanah dipinjamkan lagi ke Dewi Muslihah tetangganya sebesar 3,5 Juta rupiah.

Hutang – piutang ini tidak secara langsung diberikan terdakwa Susilowati tapi pinjaman dari Sri Mudayanah kepada korban Dewi Muslihah (pelapor kasus ini).

Pelaporan korban Dewi Muslihah dasarnya adalah pengambilan sepeda motor milikny oleh Susilowati sebagai jaminan pinjaman hutang.

Pengembalian pinjaman Sri Mudayanah kepada Susilowati berjalan lancar namun ada masalah saat pinjaman dari Sri Mudayanah kepada Dewi Muslihah terhambat.

Akhirnya Susilowati menagih langsung kepada Dewi Muslihah yang memang mengakui kalau punya pinjaman sebesar 3,5 Juta dari Sri Mudayanah.

Belakangan timbul permasalahan perkara dugaan pidana gegara sepeda motor milik Dewi Muslihah diambil oleh Susilowati sebagai jaminan hutang tersebut.

Baca juga:  Walikota Jamin Keluarga Wartawan Medan Bila Terpapar Covid-19

Setiap kali sepeda motor mau diambil, Susilowati yang didampingi suaminya mengatakan bisa diambil asalkan membawa uang 6 Juta rupiah.

Ini membuat Dewi Muslihah keberatan dengan bunga begitu besar karena pinjamannya hanya 3,5 Juta dan dari masalah hutang – piutang ini yang menjadikan Susilowati menjadi terdakwa.

Dalam proses persidangan Jaksa Penuntut Umum/JPU mendakwa dengan dakwaan alternatif yakni pasal 368 KUHP dan pasal 362 KUHP.

Dari fakta persidangan yang telah berjalan dengan menghadirkan saksi – saksi dari para pihak yang berperkara dalam sidang – sidang sebelumnya termasuk pembelaan dari terdakwa.

JPU menuntut terdakwa dengan pasal 362 KUHP dengan pidana penjara enam bulan.

Majelis Hakim menyatakan bahwa terdakwa Susilowati bersalah dan dijatuhi hukuman 1 tahun penjara dan tidak perlu dijalankan dengan pidana percobaan 2 tahun.

Pertimbangan putusan Majelis Hakim menyangkut harkat dan martabat perempuan yang berhadapan dengan hukum dan merupakan penanganan hukum ” Restorative Justice “.

Salah satu Tim Penasehat Hukum Hendi Priono, SH, MH menyampaikan bahwa ” Pada prinsipnya dia menghormati apapun keputusan dari Majelis Hakim,

“Tapi kita anggap ada sesuatu yang janggal JPU itu kan menuntutnya pasal 362 KUHP tentang pencurian kenapa disini justru beralih pada pemaksaan soal bikin hutang dan terhadap keputusan ini meskipun kita menghormati, kita pikir – pikir dan kemungkinan besar kita akan banding meskipun pidananya percobaan dan ini soal kebenaran dan sesuai dengan fakta,” jelasnya.

Baca juga:  Posting Kejadian di Sosmed, Pelaku Pengeroyokan Harus Terancam Hukuman

Ditempat yang sama, aktivis dan pengamat hukum dari LSM Gerakan Pembaharuan Indonesia/GPI,Joko Prasetyo menyampaikan sangat prihatin dengan putusan 1 tahun dengan percobaan 2 tahun tersebut.

“Kita tahu dari awal proses hukum ini terdakwa telah dilakukan penahanan meskipun penahanannya adalah tahanan kota, seharusnya menurut kami itu putusannya seharusnya masuk kemudian dipotong masa tahanan yang telah dijalani. Kalau sudah seperti ini maka bagi Jaksa Penuntut Umum wajib untuk melakukan banding agar keadilan dapat terjamin,” ungkapnya. (Har/ Ich/Red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.