Faktanews.co.id-(Banyuwangi)– Koalisi Kontraktor Bersatu (KKB) Banyuwangi mendesak Pemerintah untuk melarang pabrik-pabrik mengikuti proses pengadaan barang dan jasa baik tender maupun PL Di Banyuwangi, Rabu (20/01/2021).
Dalam orasinya saat gerudug empat instansi di Banyuwangi, KKB meminta kepada DPRD Kabupaten Banyuwangi agar menghadirkan SKPD dalam agenda hearing tanggal 26 Januari 2021 sesuai dengan surat pengajuan KKB kepada DPRD Banyuwangi.
Pantauan dilapangan, Instansi pemerintah yang didatangi anggota KKB adalah Kantor Pemerintah Kabupaten Banyuwangi, Kantor DPRD Banyuwangi, Unit Layanan Pengadaan (ULP) dan Kantor Dinas PUCKPP Banyuwangi.
Kedatangannya ke instansi-instansi tersebut merupakan penyampaian pernyataan sikap dari anggota KKB Banyuwangi serta mengajak Ketua DPRD Banyuwangi bersama dengan para kepala dinas terkait seperti Dinas PUCKPP Banyuwangi, Dinas Pertanian, Dinas PU pengairan, Pabrik hotmik, Pabrik Udiitch dan Paving yang beroperasi di Banyuwangi untuk bersama melaksanakan hearing.
Dalam pernyataannya, Koordinator KKB Banyuwangi Mohamad Amrulloh,S.H.M.Hum menilai di Banyuwangi saat ini dalam pengadaan barang dan jasa telah dikuasai oleh pabrik.
Pabrik menurutnya, sekarang ini mulai ikut dalam proses pengadaan barang dan jasa secara langsung (PL).
KKB Banyuwangi menyebut, persoalan pabrik yang melakukan praktik monopoli pengadaan barang dan jasa, baik tender maupun pengadaan langsung di Banyuwangi harus segera dihentikan.
Amrulloh menganalogikan, kondisi Banyuwangi selama ini hampir sama persis dengan Belanda, dimana VOC dulu yang telah monopoli semua rantai perdagangan, baik jalur penjualan maupun jalur distribusi.
“Bahwa memonopoli perdagangan barang juga tidak diperbolehkan di negeri ini, karena bertentangan dengan undang-undang no 5 tahun 1999 pasal 20 tentang larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat,” Kata Amrulloh dalam Orasinya Rabu, 20 Januari 2021.
Amrullah nilai Pemkab tak selaras dengan Program Presiden Jokowi.
Amrullah mengatakan, keterlibatan pabrik ikut serta dalam tender proyek APBD di Banyuwangi sangat bertolak belakang dengan program padat karya yang dicanangkan Presiden RI, Joko Widodo.
“Presiden Jokowi sering menyampaikan bahwa proyek infrastuktur pemerintah hendaknya dilaksanakan melalui program padat karya. Dalam artian banyak masyarakat yang terlibat dalam proyek milik pemerintah,” ungkapnya
Jika pabrik turut melaksanakan proyek, dikhawatirkan angka pengangguran bukannya berkurang, tapi justru bertambah.
Aktivis berbadan gemuk ini mencontohkan proyek-proyek saluran air yang dilaksanakan Pemkab Banyuwangi banyak menggunakan bahan pabrikan beton U-Ditch.
Dengan pemakaian bahan pabrikan seperti U-Ditch, jelas mengurangi pekerja yang terlibat dalam proyek tersebut karena menggunakan alat berat.
Ini bila lebih menitik beratkan pelaksanaan proyek infrastruktur dengan bahan pabrikan, menurut Amrullah, akan mencederai rakyat yang sedang mengalami kesulitan ekonomi di tengah wabah Covid-19.
“Berapa sih warga yang akan terlibat jika menggunakan bahan pabrikan, bandingkan jika menggunakan sistem pasangan batu dan semen. Tentu banyak warga yang ikut bekerja. Misalnya, tukang batu ikut kerja, kuli bangunan, tukang pecah batu, pedagang material seperti pasir, jasa transportasi juga bisa mendapatkan manfaat secara ekonomi,” pungkasnya.
Dalam aksi tersebut Amrulloh dan amggota KKB Banyuwangi sempat ditemui Plt. kadis PUCKPP Banyuwangi, Danang Hartanto.(ndu/kin).