Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)– Ketua dan Pimpinan DPRD Banyuwangi berpendapat beda dalam menilai kinerja 100 hari Bupati dan Wakil Bupati.
Ini disampaikan ketika keduanya hadir pada acara Diskusi publik ” Menakar Konsistensi Menjaga Kesinambungan Dalam 100 Hari Kerja Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi”.
Pada acara di Hall salah satu hotel di Banyuwangi itu, kedua pejabat DPRD Banyuwangi berlainan partai itu punya sudut pandang penilaian serta kriteria beda sehingga akumulasi pun berbeda.
Pada acara yang digelar Gerakan Rakyat Banyuwangi Bersatu (GARRAB) itu, Wakil ketua DPRD Banyuwangi asal Partai Demokrat Michael Edy Hariyanto berasal dari Partai Demokrat Banyuwangi mengatakan dalam 100 hari kerja Bupati dan Wakil Bupati Banyuwangi dirinya merasakan belum ada keberhasilan dilakukan Bupati.
” Saya bukan menyerang pemerintahan atau oknum, 100 hari saya belum tahu apa yang dilakukan,”kata Michael.
Michael juga tak bisa menilai terlalu jauh kinerja Bupati karena dalam beberapa hal pihak DPRD Banyuwangi belum menerima laporan terkait apa yang sudah dikerjakan Bupati.
Michael mencontohkan mengenai tidak diperpanjangnya Tenaga Harian Lepas (THL) oleh Pemkab.Banyuwangi beberapa bulan lalu.
Dan hingga saat ini belum ada keputusan final nasib 331 THL tersebut.
“Padahal kita baik melalui hearing atau hati ke hati kepada Sekda, dinas dan yang lain dan pimpinan juga menyetujui THL yang diberhentikan harus dikembalikan bekerja,”kritiknya.
Menurut Michael, penilaian seperti itu bukan tanpa dasar seperti selama ini (soal penyelesaian THL) tidak ada koordinasi Bupati dan DPR D Banyuwangi.
“Padahal itu menyangkut hidup orang banyak dan itu bertentangan dengan visi misi Bupati yaitu menciptakan lapangan pekerjaan,” ungkap Michael.
Bahkan lebih jauh pada kinerja lain Bupati Banyuwangi menurutnya cenderung mengambil hati rakyat dari pada bekerja sungguh-sungguh untuk rakyat.
“Kita menilai apa yang saya dengar apa yang saya terima masukan dari teman – teman diluar sana. Selama hampir 100 hari ini masih dalam tahap pencitraan,”, kata Michael dikutip Media, (5/6).
Sementara itu,Ketua DPRD Banyuwangi Made Cahyana Negara SE mengatakan, mengukur keberhasilan kinerja pemerintahan tidak bisa diukur dalam kurun waktu terbatas 100 hari.
” Hari ini kita berbicara 100 hari kerja. 100 hari kalau menurut kami tidak bisa dijadikan tolak ukur kinerja pemerintah,”kata Made Cahyana.
Politikus PDI-P itu lebih menilai misalkan harus terpaku pada 100 hari apa yang dikerjakan sesuai yang sebelumnya dijanjikan pada saat kampanye.
Setelahnya, baru lah bisa dinilai bagaimana kwalitas kerjanya? kemudian dinilai berhasil atau tidak.
“Kalau kita bicara tentang prosentase, saya juga berfikir kita tidak bisa berbicara secara kwantitatif,”katanya.
Lebih jauh menurut Made, dia melihat ada beberapa yang dilakukan dalam tugas sebagai Bupati dan Wakil bupati misalkan bupati Banyuwangi yang menjalan efektifitas dan meningkatkan kualitas layanan yang bersentuhan dengan kepentingan rakyat langsung melalui program Bunga Desa (Bupati ngantor di Desa).
“Minimal dalam program Bunga Desa seorang pemimpin Kepala Daerah bisa turun langsung ke masyarakat menyelesaikan persoalan – persoalan yang bisa diselesaikan pada saat itu juga misalkan seperti administrasi kependudukan, UMKM naik kelas,”Rinci Made.(*met/kor/fak).
