Giliran Fraksi PKB Menyoal Penjual Saham Penambangan Emas, Yang Dinilai Murah dan Tanpa Persetujuan Dewan

  • Bagikan

FaktaNews.– Sempat dipertanyakan Fraksi lainnya di DPRD Banyuwangi sebelumnya, terkait Penjualan Saham penambangan Emas dan Mineral milik Pemkab Banyuwangi, harga saham yang murah serta pemberian diskon juga disoal oleh Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa.

Pasalnya nilai saham yang dilepas itu juga terdapat selisih harga dengan pasar saat itu.

“Saat itu nilainya Rp. 1.940 per lembar, kemudian dilepas dengan harga Rp. 1.755 per lembar, sehingga terdapat selisih Rp. 185 per lembar, saat kita tanyakan ke Banggar ternyata ada diskon, padahal spacenya di angka 6,7% – 9,5%, kenapa kok memilih memberikan diskon di angka terbesar?,”kata Ketua Fraksi partai PKB, Hj. Siti Mafrochatin Ni’mah,(30/6/21).

Bila dinominalkan akibat jual saham yang dinilai murah (Discon) itu terdapat kerugian yang di timbulkan kepada Banyuwangi sebesar 2,8% atau sekitar 9,3 Miliar Rupiah dari penjualan sekitar 171.750 lembar saham.

Politisi perempuan asal Kecamatan Giri Banyuwangi itu juga mengungkapkan persoalan tanda tanya besar lain terkait harga pelepasan saham milik Pemkab. Banyuwangi dalam penambangan emas di gunung tumpang pitu Kecamatan pesanggaran.

“Kenapa tidak di posisi terkecil atau menengah justru malah memilih memberikan diskon yang paling tinggi?, kita ini kan penjual kok malah memberikan diskon besar – besaran, intinya kita tidak sepakat dengan mekanisme seperti itu,” katanya.

Selain soal Harga saham dan Discon penjualan saham, Ni’mah juga menjelaskan beberapa faktor yang membuat pihak Fraksinya belum bisa menyetujui Raperda Pertanggung jawaban pemkab Banyuwangi pada Pelaksanaan APBD Tahun 2020.

Baca juga:  Forum Komite SMAN/SMKN Banyuwangi Agendakan Simposium "Bertekad Rapatkan Barisan"

Dalam hal ini, Ni’mah juga menyoal mekanisme pelepasan aset berupa saham pemkab Banyuwangi di PT Bumi Suksesindo (BSI) yang dinilai tidak sesuai dengan mekanisme yang diatur dalam Permendagri 19/2016 tentang pedoman pengelolaan aset milik daerah.

“Dari awal Fraksi PKB menolak keras penjualan saham Pemda tersebut, dalam Banggar tahun lalu saya menyatakan dengan tegas agar Pemda Banyuwangi mengambil keuntungan atau dividennya saja tanpa harus menjual saham karena menyangkut aset daerah.

Berkurangnya jumlah saham yang saat itu berada di angka 5,3% akan menghilangkan hak suara Pemda Banyuwangi dalam menentukan kebijakan termasuk menentukan jajaran Direksi, karena aturannya harus memiliki saham di atas 5%,” tambahnya.

Namun demikian, penjualan saham tetap dilakukan oleh Pemda Banyuwangi, anehnya saat itu Bupati Ipuk menyatakan penjualan tersebut atas persetujuan DPRD.

“Kita kaget, wong waktu itu kita tidak pernah di ajak bicara dan sikap kami tetap menolak keras kebijakan tersebut. Kita kecolongan, pihak eksekutif yang menjual, lalu menuduh kita turut serta,”

Lebih Jauh, Hj. Ni’mah juga menyampaikan, Rapat Paripurna Pengesahan Raperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun 2020 hari ini 30 Juni 2021 yang dinilai tidak mencukupi jumlah kourum keabsahan rapat paripurna.

“Harusnya 2/3 dari jumlah anggota DPRD untuk dapat memenuhi kourum, hari ini yang hadir hanya 38 orang dan dikurangi kami 7 orang walk out berarti tersisa 31 orang, padahal Kourum untuk DPRD itu berjumlah 33 orang, berarti tidak sah,” pungkasnya.

Baca juga:  Gubernur Khofifah Izinkan Santri Ponpes di Jatim Mudik Lebaran

Sebelumnya, Fraksi Partai Demokrat (F-PD) DPRD Banyuwangi mempertanyakan Discon harga saham penjualan sebagian saham milik Pemda kepada PT Bahana Sekuritas atau anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA) atau perusahaan induk dari PT Bumi Sukesindo (BSI) dan PT Damai Sukseindo (DSI) pada tanggal 10 Desember 2020 bernilai hampir mencapai 29 Milyar Rupiah.

“Kenapa harus memberi diskon kepada pembeli saham sebesar 9,5 persen dari nilai pembelian saham atau setara dengan nilai Rp 28,6 miliar,”Tanya Ketua Fraksi Partai Demokrat (F-PD), Riccy Antar Budaya saat rapat pembacaan Pandangan Umum (PU) terkait Nota Pengantar Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD tahun 2020, Jumat (18/6/21).

Padahal menurut politisi muda partai berlambang Mercy itu, saat di bulan yang sama yaitu bulan Desember 2020 lalu harga saham berkisar Rp. 2.100 lebih per lembar.

“Kenapa harga saham dijual pada saat harganya rendah (diberi discon hingga perlembar hanya bernilai Rp 1.775 per lembar), padahal data historis harga saham selama Bulan Desember 2020 saat itu rata-rata Rp 2.188 per lembar,”rincinya.

Dalam kesempatan itu, F-PD juga mempertanyakan dengan sisa saham yang kecil itu, siapa yang mewakili kepengurusan Pemda Banyuwangi pada PT Bumi Suksesindo (BSI) selaku anak perusahaan PT Merdeka Copper Gold Tbk (MDKA)(*ww/kin).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *