Faktanews.co.id.-(Jember)–Bisik-bisik mengusik kabar burung perihal mahar bernilai hingga Milyaran Rupiah Calon Pimpinan Daerah untuk mendapatkan rekomendasi partai.
Sebuah video pernyataan Bupati Jember, Faida sebagai politikus menyebut mahalnya surat rekomendasi partai politik untuk pemilihan kepala daerah viral di media sosial.
“Dan untuk itu saya pastikan, kalau dalam pilkada itu mencari rekom saja perlu uang bermiliar-miliar, sementara gajinya bupati semua orang tahu rata-rata Rp 6 juta, kalau toh ada insentif dan lain-lainnya, dengan biaya yang puluhan miliar itu, saya pastikan sulit untuk menjadi pemimpin yang tegak lurus,”ungkapnya.
Faida mengungkap gaji bupati yang hanya kisaran 6 juta sementara milyaran rupiah dibutuhkan untuk mendapatkan surat rekomendasi dari partai untuk bisa berlaga di pencalonan dalam pilkada.
“Apabila mengawali pencalonan di pilkada dengan cara-cara yang kurang terhormat membeli kesempatan, membayar kepercayaan, itu bukan suatu awalan yang baik dan saya meyakini tidak akan mendapat rido dari Allah SWT,”ungkapnya
Saat ini tahun 2020 Faidah maju kembali sebagai calon bupati dari Independen, Faida maju kembali dengan status petahana tidak mendapat rekomendasi dari partai-partai di parlemen.
Tak mau terlalu jauh menunggu mendapat rekom dengan cara yang berlawanan dengan nurani yang ingin mengabdi kepada masyarakat, Faida minta dukungan suara rakyat Jember untuk persyaratan maju kembali sebagai Bupati melalui jalur perseorangan atau independen kali ini bersama calon wakil bupati Dwi Arya Nugraha Oktavianto.
Sebelumnya pada pilkada Jember tahun 2015, Faida bersama Abdul Muqiet Arief diusung PDI Perjuangan, Partai Nasional Demokrat, Partai Amanat Nasional, dan Partai Hanura.
“Saya sejatinya tidak merancang untuk maju secara independen, apalagi saya incumbent. Namun seperti biasa dinamika perebutan rekom, perjuangan untuk mendapatkan rekom, meskipun kita pernah berkontribusi kepada partai, kepada peningkatan suara, itu tidak otomatis lalu kita mendapatkan rekom kembali,” kata Faida.
Telisik dilapangan pernyataannya faida ini dikemukakan saat dirinya menjadi panelis dalam acara webinar dengan topik perempuan sebagai kepala daerah, yang juga dihadiri Bupati Karawang Cellica Nurrachadiana dan Wali Kota Batu Dewanti Rumpoko
di Pendopo Wahyawibawagraha, Kabupaten Jember, Jawa Timur, 25 Agustus 2020 lalu.
“Tetapi bagi saya, apapun yang penting kita tidak boleh berpisah dengan rakyat. Selama kita diingini rakyat, mendapat rekom atau tidak dari partai, kebersamaan itu akan menguatkan dalam pembangunan ke depan,” kata Faida.
Kalau pengalaman (Pilkada Jember) 2015, saya mendapatkan rekom dari partai tanpa mahar, itu memang terjadi. Dan saya tidak membayar rekom tersebut, baik dari PDI Perjuangan maupun dari Nasdem. Namun pada periode kedua ini belum ada rekom yang turun sampai hari ini di Kabupaten Jember,” ujarnya lagi.
Namun alhamdulillah (saya) bisa mendapatkan rekom rakyat dan berhasil lolos dari verifikasi faktual KPU. Dan alhamdulillah tidak ada satu suara pun yang kami beli dari rakyat. Karena kepercayaan rakyat ini yang membuat saya merasa layaklah berjuang pada lima tahun ke depan. Karena rakyat memberi kepercayaan,” kata Faida.
“Dari 121 ribu suara minimal yang dipersyaratkan dari KPU, dalam sepuluh hari, relawan kami berhasil mengumpulkan 250 ribu suara, dan kami hanya sempat memasukkan dalam Silon (Sistem Informasi Pencalonan) KPU (sebanyak) 180 ribu (dukungan),” lanjut dia.
Faida menyebut dan yakin tidak ada suara dukungan yang dibayar untuk mendapat dukungan suara rakyat pemilih.
“Ini menunjukkan masyarakat Jember semakin dewasa dan semakin sehat dalam pilkada,” katanya.(*ndu,/kin).