OPINI  

Fadli Zon : Penghargaan Dari Jokowi Bukan Sogokan Bungkam Pengkritik

Faktanews.co.id.- Politikus Partai Gerindra yang juga Mantan Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Fadli Zon meyakini, Tanda Kehormatan RI untuknya merupakan anugerah dari negara.

Fadli juga meyakini anugerah Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya yang dia bukanlah bentuk sogokan dari pemerintah ataupun bertujuan membungkam pengkritik.

“Presiden, kan, membantah itu. Itu, kan, putusan dari bawah dari Dewan (Dewan Gelar, Tanda Jasa, dan Tanda Kehormatan, red),” tuturnya Fadli kepada media, Kamis (13/8).

“Memberikan masukan yang saya kira benar dan tepat enggak ada masalah,” ujarnya.

Menurut Fadli, Presiden Jokowi memahami kritik merupakan sesuatu yang wajar di alam demokrasi

“Kalau ada kebijakan yang keliru, kan, perlu dikoreksi. Kalau misalnya keliru, masa saya tidak memberi tahu. Saya kira sudah menjadi tugas konstitusional DPR itu mestinya ikut mengawasi. Itu bagian dari demokrasi,” kata Fadli.

Menurut Fadli yang kini menjabat Ketua Badan Kerja Sama Antar-Parlemen (BKSAP) DPR itu, meskipun dirinya telah dianugerahi Tanda Kehormatan RI oleh Presiden Joko Widodo (Jokowi), namun dirinya tidak akan berubah bersuara kritis kepada pemerintah.

“Berbeda, bahkan berlawanan politik juga itu sesuatu yang wajar dalam demokrasi,” ucapnya.

Seperti diketahui, Presiden Jokowi memberikan Tanda Kehormatan Republik Indonesia kepada 53 orang.

Fadli Zon maupun Fahri Hamzah yang selama ini kritis terhadap pemerintah maupun presiden Jokowo merupakan dua dari beberapa orang politikus yang mendapat anugerah dari pemerintah.

Baca juga:  Menag Ajak Masyarakat Doa dan Hening Cipta

Keduanya tercatat sebagai penerima Tanda Kehormatan Bintang Mahaputera Nararya sesuai Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 51, 52, dan 53/TK/TH 2020 tanggal 22 Juni 2020, serta Keppres Nomor 79, 80, dan 81/TK/TH 2020 pada 12 Agustus 2020.

Prosesi penganugerahan tanda kehormatan dalam rangka peringatan Hari Kemerdekaan ke-75 RI itu dilaksanakan di Istana Negara, Jakarta Pusat, Kamis (13/8).(*).