FaktaNews.– Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) di nilai kurang terbuka Dewan Pimpinan Wilayah Partai Rakyat Adil Makmur (DPW-PRIMA) Aceh terkait penyelidikan yang dilakukan di Aceh.
Menurut DPW-PRIMA Aceh, masyarakat Aceh sedang menunggu hasil penyelidikan yang dilakukan KPK.
Dan masyarakat Aceh menanam harapan besar terhadap lembaga anti korupsi tersebut.
“Kami meminta KPK tutup ruang negosiasi dengan sejumlah pejabat Aceh tersebut, selama ini penyelidikan KPK di Aceh tidak terbuka, terkesan tersembunyi. Padahal penyelidikan yang sedang dilakukan terbuka di ruang publik,” kata Sekretaris DPW- PRIMA Aceh, Fakhrurrazi dalam keterangannya, diterima Redaksi Faktanews.co.id. Kamis malam,(24/6).
Fakhrurrazi juga menyinggung pengunduran diri Bustami Hamzah dari Kepala BPKA yang juga komisaris Utama Bank Aceh Syariah yang menurutnya sedang dalam pemeriksaan KPK.
“Karena ia juga menjabat komisaris Utama Bank Aceh Syariah. ini sangat sensitif terhadap kepercayaan publik kepada lembaga perbankan yang dimiliki Pemerintah Aceh. Sebagai badan usaha milik daerah (BUMD), kepercayaan dari Rakyat Aceh sangatlah penting,” tandasnya.
Mengenai tugas KPK di Aceh, Fakhrurrazi mengatakan, pihaknya siap membantu KPK untuk mengungkap Kasus tindak korupsi yang sedang marak.
Kesiapan itu kata Fakhrurrazi, seperti memboyong sejumlah penyidik KPK ke lapangan demi meninjau proyek yang dibangun melalui dana Otsus, Proyek mangkrak, penyediaan alat kesehatan yang tidak bermutu, pelayanan kesehatan kurang baik.
“Ada juga anggaran pendidikan yang ugal-ugalan, pemotongan sejumlah uang anak yatim-piatu, fakir, bantuan sosial yang tidak tepat sasaran, termasuk skandal Rp.500 miliar untuk pemilu 2024 harus ditelusuri oleh KPK,” cetusnya.
Dugaan adanya korupsi diaceh itu menurutnya bisa dicermati pada APBA Sejak 2008 sudah hampir Rp. 200 Triliun masuk ke Aceh pasca damai dari konflik GAM dan RI.
“Lalu kenapa Provinsi Aceh masih menjadi peringkat termiskin di Sumatera,”ungkapnya.(*zi/kor/kin).
