Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)– “Pemerintah Daerah (Pemkab, Banyuwangi) harus berupaya mengoptimalkan PAD meski kondisi pendemi covid-19 dengan tetap memperhatikan efektifitas pelaksanaan dan juga memperhatikan kondisi perkembangan perekonomian,”
Ini disampaikan Ketua Komisi III DPRD Banyuwangi, Emy Wahyuni Dwi Lestari usai rapat kerja bersama Badan Pendapatan Daerah (Bapenda), Kantor Pajak Pratama, Dinas Perijinan serta Dinas kebudayaan dan Pariwisata terkait KUA-PPAS APBD Tahun 2021, Selasa,(10/11/20).
Emy mengatakan, pendapatan daerah Pemkab. Banyuwangi tahun 2021 mendatang diproyeksikan turun menjadi Rp. 2,756 triliun jika dibandingkan dengan target pendapatan tahun 2020 sebesar Rp. 3,215 triliun.
Tentu saja, turunnya pendapatan daerah ini nantinya akan berdampak pada belanja daerah sehingga banyak program kegiatan pembangunan yang akan dipangkas dan dialihkan pada program percepatan pemulihan ekonomi.
Emy menjelaskan, turunnya pendapatan daerah tahun 2021 merupakan dampak berkurangnya pendapatan transfer dari pemerintah pusat, selain itu juga dipengaruhi oleh turunnya penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Lebih jauh diharapkan, meski kondisi ekonomi global melambat akibat pandemi covid-19 namun tahun 2021 setidaknya APBD Banyuwangi untuk bertahan.
“Hingga bulan Nopember 2020 ini saja, PAD kita baru tercapai Rp. 475 miliar dari target sebesar Rp. 565 miliar, dengan pertimbangan yang terukur dan rasional maka target PAD tahun 2021 disesuaikan menjadi sebesar Rp. 505 miliar,”jelasnya.
Menurut Politisi perempuan dari Partai Demokrat ini, pihaknya akan berupaya memacu eksekutif (Pemkab, Banyuwangi) untuk tetap produktif dan berinovasi dalam rangka optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD).
Emy menyebutkan, salah satu SKPD penghasil yang mampu mengali potensi penerimaan daerah adalah Dinas Kebudayaan dan Pariwisata.
“Kepala Dinas kebudayaan dan Pariwisata ini tidak pernah hadir memenuhi undangan rapat kerja Komisi III, menyangkut capaian target retribusi pariwisata tidak pernah memenuhi target yang telah disepakati, akan kita koordinasikan dengan pimpinan dewan,” katanya.
Menurutnya, Komisi III sudah menggelar rapat kerja dengan SKPD penghasil, sebagai upaya optimalisasi penerimaan pajak dan retribusi daerah, menyusul masih banyak potensi-potensi pendapatan yang belum tergali.(*kin).