Dorong Kontribusi Maksimal BUMD, Tujuh Fraksi DPRD Banyuwangi Sepakat Raperda Inisiatif Dewan

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)– Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Banyuwangi menilai perlu Kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) untuk lebih maksimal terhadap peningkatan pendapatan daerah.

Dalam hal ini, tujuh fraksi DPRD Kabupaten Banyuwangi sepakat dan menyetujui segera membahas Rancangan peraturan daerah (Raperda) inisiatif dewan tentang BUMD.

Ketua Bapemperda DPRD Banyuwangi Sofiandi Susiadi dalam laporan hasil kajian raperda inisiatif dewan menyampaikan, inisiasi pengusulan atas Raperda BUMD merupakan bentuk keprihatinan terhadap banyaknya asset Pemerintah daerah khususnya.

Dengan adanya pihaknya melihat Badan Usaha yang merupakan kekayaan daerah belum memberikan kontribusi maksimal terhadap peningkatan pendapatan daerah.

“Banyak asset Pemerintah daerah yang merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan saat ini belum memberikan kontribusi optimal sebagai upaya peningkatan PAD,”ungkapnya kepada wartawan Selasa (18/5/21) di ruang Bapemperda DPRD Banyuwangi.

Menurutnya, dengan adanya aturan yang segera dibuat nantinya wakil rakyat, maka tiap-tiap aset milik daerah benar-benar bisa dirasakan dalam kesejahteraan masyarakat Banyuwangi.

“Aturan aturan yang ada nantinya (Raperda – Perda BUMD) diharapkan bisa ikut mendorong setiap aset kita (Banyuwangi) bisa memberikan jaminan kesejahteraan bagi masyarakat luas,” kata Sofiandi.

Lebih jauh Politikus Senior Partai Golkar ini mengatakan, pihaknya telah melalui diskusi panjang, observasi sekaligus penyandingan regulasi, terkait itu Bapemperda menyimpulkan inisiasi pengusul Raperda BUMD ini sangat beralasan dan merupakan realita social yang sangat dibutuhkan.

Baca juga:  BEM UI Kritik Jokowi The King of Lip Service Mendapat Dukungan Luas

“Perlu adanya Peraturan daerah yang dapat menjamin kepastian dalam rangka pengawasan terhadap kekayaan Pemerintah daerah yang dipisahkan sehingga dapat menekan kebocoran dana APBD sekaligus mendorong kemanfaatannya,”jelasnya.

Sofiandi mencontohkan, dana penyertaan modal yang bersumber dari APBD apalagi nilainya cukup signifikan, tentu saja ini perlu ada regulasi yang mengatur secara detail ataupun bila sudah ada regulasi perlu dilakukan penataan ulang keberadaan aset dan penyertaan modal itu dalam regulasi.

Dengan adanya regulasi tersebut, selanjutnya bisa memberikan jaminan kepastian hukum serta sinergitas pengawasan BUMD baik oleh Pemerintah daerah maupun DPRD dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya.

“Harapannya kedepan Raperda BUMD ini secara signifikan dapat meningkatkan pendapatan daerah serta menjadi rujukan kita dalam rangka melakukan pengelolaan keuangan maupun asset khususnya pada aspek kekayaan daerah yang dipisahkan,”paparnya.

Sofiandi menegaskan, norma pokok yang dimuat dalam Raperda BUMD ini diantaranya, penguatan syarat dan ketentuan pendirian BUMD, memberikan ruang pendirian BUMD tertentu sesuai kebutuhan dan potensi daerah.(*kin).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.