BBHAR Soroti Aset HGU Mati Dijual Belikan Milyaran Rupiah

  • Bagikan

Faktanews.co.id–Dugaan jual beli tanah negara (HGU) yang dinilai secara hukum harus kembali ke negara namun masih dikuasai oleh lembaga bisnis menjadi sorotan Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR).

Bahkan lembaga ini menemukan fakta di lapangan, adanya jual beli tanah HGU kepada pihak lain saat kepemilikan HGU sudah beberapa tahun habis masa berlaku.

Sekretaris BBHAR Gembong aji Rifa’i S.H. mengatakan, kabar dugaan jual beli tanah Negara (tanah HGU yang telah berakhir jangka waktunya) di  Kabupaten Banyuwangi bukanlah hal yang bisa dipandang sebelah mata.

Pihak terkait pemerintah mestinya ambil bagian reaktif terhadap kejadian jual beli HGU yang sudah berakhir, itu karena HGU menyangkut aset negara.

Bahkan menurutnya saat hak negara diambil seseorang atau lembaga hal itu  ranahnya masuk katagore kerugian negara.

“Kalau hak negara diambil secara tidak sah kan sama saja negara rugi, orang atau lembaga mendapat keuntungan itu secara tidak sah,” katanya.

Saat ini BBHAR mempunyai data yang dinilai akurat untuk membuktikan hal tersebut.

Koresponden Faktanews.co.id. Banyuwangi mencatat perincian yang didekumentasikan BBHAR, masing-masing.

Sebidang tanah terletak di Dusun Jatisari, Desa Bomo, Kecamatan Blimbingsari, Banyuwangi, sebagaimana sertifikat Hak Guna Usaha Nomor 3/ Desa Bomo, Luas 95.000 m2, atas nama PT. Tirta Windu Makmur.

HGU Tanah tersebut berakhir masa berlakunya pada tanggal 08 Juli 2010.

“Namun belakangan dijual belikan oleh pihak swasta hingga milyaran rupiah,” kata Gembong.

Investigasi dan upaya klarifikasi juga telah menemukan beberapa alat bukti dan keterangan terkait kebenaran hal tersebut.

Dalam hal ini menurutnya, pemerintah Badan Pertanahan Negara Kabupaten Banyuwangi seharusnya proaktif mengatasi permasalahan HGU.

Menurut BBHAR sesuai Pasal 17/40/1996, HGU berakhir apabila berakhir masa waktunya, dibatalkan oleh pejabat yang berwenang atau pengadilan karena tidak dipenuhinya kewajiban atau dilanggarnya larangan (berakhir karena suatu syarat tidak dipenuhi), serta dicabut untuk kepentingan umum.

Kewajiban dalam hal ini adalah membayar uang pemasukan kepada Negara, menyampaikan laporan tertulis pertahun mengenai penggunaan HGU, menyerahkan kembali tanah yang diberikan dengan HGU kepada Negara sesudah HGU jangka waktu berakhir.

Menyerahkan sertifikat HGU yang telah berakhir kepada Kepala Kantor Pertanahan, sehingga tidak terjadi adanya jual beli tanah Negara dan tidak menimbulkan akibat hukum baru hingga merugikan Negara

“Setidaknya ada pengawasaan tersendiri terkait HGU – HGU yang sudah ada dan telah mati, karena menurut PP 40/ 1996, ada hak- hak Negara yang harus diberikan oleh pemegang atas nama HGU kepada Negara,”ungkapnya.

Terkait hal itu apakah kewenangan Daerah, namun sayangnya Kepala Badan pengelolaan Aset Daerah (BPKAD) Samsudin Zaini belum bisa diminta komentarnya.

“Saya masih di Surabaya dalam rangka tugas,”katanya, (28/4/21).

Kasi Hukum Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Banyuwangi, Budi Prasetyo SH mengatakan, HGU harus diberitahukan saat dua tahun sebelumnya kepada BPN karena hak keperdataan ada pada pemilik HGU.

Lebih jauh menurutnya, kewenangan untuk HGU dalam ukuran tertentu merupakan kewenangan BPN kabupaten atau BPN Wilayah.

“Kita lihat dulu berapa ukuran HGU yang dimaksudkan kalau 25 Ha kebawah kewenangannya ada di kita (BPN Banyuwangi),”terangnya.(*kin).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *