Bau Skenario Protoli Ketajaman KPK Melalui Pemecatan Penyidik KPK ‘Berdalih’ Tak Lolos Asesmen

Faktanews.co.id.–Mantan Staf Khusus Presiden Joko Widodo yang juga yang juga mantan Jubir Komisi Pemberantasan Korupsi Johan Budi mengatakan, KPK tidak perlu melakukan pemecatan kepada pegawai yang tidak lulus asesmen.

Menurut Johan tes tersebut diperuntukkan sebagai syarat alih status, bukan pemberhentian.

“Saya tidak setuju kalau tes ASN ini sebagai alat ukur untuk memberhentikan pegawai KPK, siapa pun dia,” tegas Johan Budi.

Anggota DPR dari Komisi III DPR berpendapat alih status pegawai KPK menjadi ASN itu merupakan imbas dari Undang-Undang Nomor 19 tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 30 tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana.

Johan Budi sebelumnya tidak terlalu mempersoalkan alih status pegawai KPK menjadi ASN. Namun tes alih statusnya berdampak pada pemberhentian pegawai.

“Kalau ada yang tidak lolos tes ASN -nya siapapun dia tidak dibatasi si A, si B, si C, tapi berlaku semuanya. Itu jangan diberhentikan. Saya tidak setuju itu kalau itu kemudian yang tidak lulus diberhentikan,” kata Johan Budi kepada Wartawan, Rabu (5/5/21).

Johan menyoroti apabila pemecatan pegawai dilakukan hanya karena mereka tidak lolos tes.

Menurutnya tidak tepat, jika kemudian ada pegawai yang sudah bekerja lama harus berujung pemberhentian hanya karena proses alih status.

” Pegawai KPK itu kan sudah ada yang lebih dari 10 tahun kan di situ di KPK gitu. Bahwa diberhentikan gara-gara alih status itu kan nggak tepat,” kata Johan.

Baca juga:  Ketua DPRD Banyuwangi : "Eksekutif Harus Gunakan Momentum Jelaskan Detail Sistem & Masa Kerja THL

Kendati begitu, Johan mengatakan perlu dibuat mekanisme lain bagi para pegawai yang kemudian tidak lolos tes menjadi ASN.

Mekanisme itu yang nantinya baru akan ditanyakan dan dibahas Komisi III kepada pimpinan KPK beserta Dewan Pengawas dalam rapat dengar pendapat mendatang.

Seperti diketahui, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kembali mendapat sorotan terkait nasib 75 pegawai, termasuk penyidik senior yang tidak lolos “uji wawasan kebangsaan”,

Ketua KPK Firli Bahuri disebut-sebut menjadi arsitek diinternal KPK penggusuran Novel Baswedan dan kawan-kawan ini dalam kerangka politik.

Ketua KPK Firli Bahuri diduga berada di balik usulan asesmen yang dijadikan alat untuk menggusur penyidik senior lembaga antirasuah itu.

Kabarnya meski banyak yang menolak, Firli dikabarkan berkukuh memecat pegawai yang dia nilai tak lolos uji wawasan kebangsaan tersebut.

Sementara itu, Presiden Jokowi dan DPR tak bisa luput dari sorotan terkait alih status pegawai KPK menjadi ASN merupakan produk revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang telah disahkan presiden.

Masih dalam kaitan keputusan politik dalam revisi Undang-Undang KPK pada 2019 yang telah disahkan presiden, belakangan Mahkamah konstitusi di Gedung MK, Jakarta, Selasa (4/5). mengabulkan Gugatan nomor perkara 70/PUU-XVII/2019 diajukan oleh Fathul Wahid, Abdul Jamil, Eko Riyadi, Ari Wibowo dan, Mahrus Ali terkait presedur penyadapan.

Masih berkaitan tekanan dan upaya pihak melakukan segala cara mengurangi kewenangan KPK, sebelumnya publick dikejutkan Mantan Juru Bicara KPK Febri Diansyah, mengundurkan diri dari KPK pada periode triwulan akhir 2020 lalu.

Baca juga:  Masalah Serius dan Kepentingan Dibalik SK Nonaktif 75 Pegawai KPK

Febri yang juga aktivis ICW yang sudah lama mengabdi di KPK ini. memilih diluar KPK untuk ikut memberantas Korupsi.

Direktur Pusat Studi Konstitusi (Pusako) Universitas Andalas (Unand), Feri Amsari, menyebut pertanyaan dalam tes wawasan kebangsaan atau TWK terhadap pegawai KPK sebuah hal yang mengada-ngada.

Tes tersebut sebagai bagian proses alih status pegawai KPK menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

“Tes berisi hal yang janggal dan mengada-ada,” kata Feri dikutip dari Antara, Selasa (4/5/21).

Misalnya, pertanyaan terkait dengan Front Pembela Islam (FPI) dan pendapat pegawai terhadap program pemerintah.

“Padahal pegawai tidak boleh secara etis berurusan dengan perdebatan politik dan mereka tidak boleh menunjukkan dukungan atau tidak dukungan terhadap program-program pemerintah karena bisa saja program itu terkait kasus korupsi,” kritiknya.(*mec/pos/an/fak).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.