FaktaNews.– Pembengkakan Biaya dan situasi mengalokasikan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung mendapat sorotan.
Mantan sekretaris Kementerian BUMN, Muhammad Said Didu menilai presiden terkena jebakan China dalam pembiayaan proyek kereta api cepat Jakarta- bandung.
Awalnya sekitar tahun 2017 study proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan perkiraan dibutuhkan dana USD 6,2 Milyar.
Namun dalam study itu dinyatakan tidak layak, karena harus disubsidi pemerintah Indonesia dan pembiayaan ditolak pemerintah.
Setelahnya pihak China melakukan analisis hanya butuh dana USD 5,1 Milyar sehingga pihak Jepang kalah dalam lelang.
Dikutip dari youTube MSD, Said mengatakan, membengkaknya biaya tersebut merupakan tanggung jawab China.
Angka sebesar USD 5,1 Milyar presiden jokowi sebelumnya tidak mengalokasikan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
Belakangan setelah itu China menaikkan anggaran menjadi USD 8,6 miliar dan Presiden Joko Widodo (Jokowi) berubah pikiran soal pembiayaan dengan mengizinkan mengalokasikan dana proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).
“Jadi yang harus disalahkan adalah studinya China. Awalnya menyatakan USD 5,1 miliar menjadi USD 8,6 miliar,” kata Said Didu dikutip dari akun Twitternya Sabtu, (9/10/2021).
Menurut Said, Proyek Kereta Api Cepat Bandung-Jakarta kini masuki persoalan serius.
“Jebakan proyek kereta api cepat China semakin dalam,” kata Said Didu.
Seperti diketahui, proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung saat ini berada di bawah tanggung jawab PT Kereta Cepat Indonesia China (KCIC).
Kereta Cepat Jakarta-Bandung- Surabaya pembangunannya telat 1 tahun.
Operasional kereta cepat Jakarta-Bandung mundur dari yang awalnya kuartal II 2021 menjadi semester II 2021.
Saat ini, pembangunan kereta cepat Jakarta-Bandung yang pembangunannya telat 1 tahun itu, mayoritas permodalannya 60 persen saham dipegang Perusahaan milik negara Indonesia yaitu PT Pilar Sinergi BUMN Indonesia (PSBI), sedangkan 40 persen dimiliki oleh Beijing Yawan HSR Co.Ltd. headtopics.com. dari China.
Sementara itu, akibat persoalan pembengkakan dana serta persoalan lain yang melingkupi pembangunan kereta api cepat itu, Jokowi juga menunjuk Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Luhut Binsar Panjaitan sebagai pimpinan Komite Kereta Cepat Antara Jakarta dan Bandung, menggantikan komite yang sama sebelumnya dipimpin menteri Menteri Koordinator Bidang Perekonomian (Airlangga) dalam proyek ini.
Jokowi menunjuk Luhut sebagai Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung melalui Peraturan Presiden Nomor 93 tahun 2021 yang terbit pada 6 Oktober 2021.
Perpres juga mengatur perubahan pendanaan proyek kereta api cepat yang semula tidak mengandalkan APBN, kini dapat didukung oleh uang negara.(*Msd/kor/fak).
