Aksi ‘Curiga’ Dan Menentang Jabatan Perpanjangan Presiden Dan Setumpuk Jabatan Dipundak Luhut

Buntut dari isu Luhut Binsar Panjaitan yang mengaku punya big data 100 juta lebih masyarakat inginkan jokowi menambah waktu jabatan presiden berbuntut asumsi dengan wujud wacana maupun gerakan dimasyarakat hingga mahasiswa.

Di satu susi dengan Presiden Jokowi menunjuk Luhut menjadi Ketua Dewan SDA Nasional, jabatan ini menambah panjang kedudukan alumnus Akmil 1970 itu di bawah rezim Jokowi.

Belakangan Perpres ditandatangani oleh Jokowi pada 6 April 2022 memberi jabatan tambahan kepada mantan Kepala Staf Kepresidenan yang menggaungkan isu penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI tersebut menjadi opini kecurigaan bahwa Jokowi akan dimungkinkan diam-diam berpaling dari konstitusi dan menyepakati menambah Jabatan perpanjangan presiden atau presiden tiga periode melalui perubahan amandemen.

Saat ini konsumsi opini curiga maupun pergerakan Mahasiswa bergelombang bergerak menentang hal tersebut.

Bahkan demonstrasi serentak akan dilakukan mahasiswa sempat akan dipusatkan di Istana Negara walau akhirnya akan dikonsentrasikan di Gedung DPR RI pada Senin (11/4/2022).

Demo ini demi menuntut Jokowi menolak tegas penundaan pemilu dan perpanjangan masa jabatan Presiden RI selain tambahan isu lain seperti langkanya minyak goreng naiknya harga BBM dan isu lain terkait kebijakan pemerintah.

Dalam pemerintah pebisnis yang juga politikus Luhut Binsar Pandjaitan (LBP) tercatat menjabat berbagai jabatan tugas dipundaknya sebagai bagian kepercayaan Pemerintahan yang berkuasa.

Baca juga:  Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Pastikan Karcis Masuk Borobudur Masih Tetap 50 Ribu

Saat ini LBP tercatat dan dikenal sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) namun LBP sering merangkap atau pengganti jabatan.

Mulai dari jabatan ketua berbagai dewan penyelenggara program pemerintah hingga berbagai posisi kementerian pernah dipegang oleh sosok yang di publik juga dipanggil ‘Opung’ tersebut.

Opung LBP pernah menggantikan posisi dan tugas sejumlah menteri di berbagai bidang.

Berikut jabatan yang pernah diemban dan masih dijabat Luhut Binsar Pandjaitan.

1. Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim.

Publik mencatat dan masih ingat saat Menteri Kelautan dan Perikanan Edhy Prabowo terseret kasus korupsi benih lobster.

Edhy ditangkap oleh KPK pada kasus korupsi dikementerian itu pada Rabu (25/11/2020)

Menjadi tersangka, tugas Edhy digantikan Luhut sebagai plt (pelaksana tugas) Menteri Kelautan dan Perikanan dan Luhut diangkat menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan ad interim.

2. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman.

Adalah Rizal Ramli yang menjabat sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dari 12 Agustus 2015, saat diberlakukan reshuffle kabinet digantikan LBP pada 27 Juli 2016 silam pada periode kabinet Jokowi 1.

3. Menteri Koordinator Bidang Marvest.

Luhut kembali menjabat posisi menteri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman di kementerian yang sama sekarang namanya menjadi Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia pada Kabinet Indonesia Maju di periode kedua Jokowi.

Baca juga:  Lolos Pendaftaran, Pasangan Yusuf/Riza Optimis Dukungan Suara Rakyat

4. Menkopolhukam.

Luhut Binsar pada 12 Agustus 2015 lalu pernah tercatat menggantikan Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan yang pada waktu itu dijabat oleh Tedjo Edhy Purdijatno sejak 27 Oktober 2014.

5. Kepanitiaan Acara G20.

Saat ini posisi Luhut juga berada dalam tugas kepanitiaan Acara G20 berdasar Keputusan Presiden Nomor 18 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Panitia Nasional Penyelenggara G20 Indonesia Tahun 2022.

Tugas Luhut di kepanitiaan Acara G20 sebelumnya diemban Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam) Mahfud MD.

6. Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional

Saat perkembangan kasus Covid-19 di Indonesia Luhut menjabat Wakil Ketua Komite Penanganan Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional dan Luhut dalam tugas Penangan Covid-19 menjadi ketua penangan Jawa-bali.

Dalam tugas Covid ini Luhut dikenal sebagai pintu informasi pemberlakuan pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) dengan segala teknis pelaksanaan pengetatan serta reaksi ditengah masyarakat.

7. Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung.

Ketua Komite Kereta Cepat Jakarta-Bandung juga dijabat Luhut.

Luhut sebagai ketua baru komite tersebut mengganti tugas Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.

8. Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional.

Terkini Luhut sebagai Ketua Dewan Sumber Daya Air Nasional berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 53 Tahun 2022 tentang Dewan SDA Nasional.

Baca juga:  Inteljen Menduga Kemungkinan Presiden Rusia Vladimir Putin Sudah Meninggal

Menjadi ketua Dewan SDA Nasional menggantikan tugas Menko Perekonomian Airlangga Hartanto.

Dengan keluarnya Perpres tersebut, Luhut sebagai Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi kembali ditambah pundi jabatannya.

Pojok Redaksi FaktaNews

 Penulis :  Makin SH.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan.