Ada Pemecatan Pegawai KPK, Ada kebutuhan Tambahan Orang Untuk Percepat Penanganan Perkara

  • Bagikan

Faktanews.co.id.– Penyidik senior KPK, Novel Baswedan menilai pernyataan pengumuman pemecatan 51 pegawai dan 24 orang lainnya akan dibina yang disampaikan Wakil Ketua KPK Alexander Marwata.

Menurut Novel, dari 75 yang tak lolos TWK PNS berujung 51 dipecat dan akan ada pembinaan kepada 24 lainnya merupakan bagian gambaran bahwa TWK benar hanya sebagai alat untuk penyingkiran pegawai KPK tertentu yang telah ditarget sebelumnya.

“Terkait pengumuman pimpinan KPK yang disampaikan oleh AM, menggambarkan sikap oknum pimpinan KPK yang akan memaksakan agar terjadi pemecatan terhadap 75 pegawai KPK, baik langsung maupun tidak langsung,” kata Novel dikutip wartawan, Selasa (25/5/21).

Menurut Novel, hal yang sedang terjadi (peristiwa pemecatan pegawai KPK) bagian dari agenda itu.

“Hal ini mengkonfirmasi dan semakin jelas terlihat bahwa ada agenda dari oknum Pimpinan KPK untuk menyingkirkan pegawai KPK yang bekerja baik,” ungkap Novel.

Sementara itu, ditengah ramainya publik menyoroti pemecatan pegawai KPK yang dinilai punya motif tertentu, saat ini KPK dikabarkan divisi penindakan KPK sangat membutuhkan banyak orang.

Deputi Penindakan dan Eksekusi Komisi Pemberantasan Koruspi (KPK) Karyoto mengatakan, tambahan tersebut dibutuhkan untuk mempercepat proses penanganan perkara di KPK.

“Karena selama ini yang jadi masalah ketika daftar pencarian orang (DPO) overload, jadi kasus ini jalannya lambat,” ungkap Karyoto dilansir yahoo.

Menurut Karyoto, kebutuhan tambahan penyidik tersebut sudah berlangsung sebelum ada keputusan 75 pegawai KPK yang tak lolos Tes Wawasan Kebangsaan (TWK) dalam proses peralihan menjadi PNS atau ASN.

Baca juga:  Ibadah Haji 2021 Hanya Untuk Warga Arab Saudi, Dibatasi Hanya 60 Ribu Orang

Dan dari 75 yang tak lolos TWK PNS berujung 51 dipecat dan akan ada pembinaan kepada 24 lainnya.

“Sebenarnya sebelum ada peristiwa ini, pun slot untuk penambahan penyidik di penindakan itu masih ada seratus di kedeputian penindakan,” kata Karyoto di Gedung KPK, Jakarta Selatan, Selasa, (25/5/21).

Menurut Karyoto, pihaknya telah melakukan pengajuan untuk penambahan banyak orang sumber daya manusia tersebut untuk proses percepatan penanganan perkara.(*yah/kor/fak).

  • Bagikan

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *