Tak Berkategori  

7 Prioritas Pembangunan Disebut Pada Paripurna Virtual KUA-PPAS APBD 2021 Digelar DPRD Banyuwangi

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)– Tetap menggunakan protokol kesehatan, Rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (KUA-PPAS) APBD tahun 2021, digelar DPRD Kabupaten Banyuwangi, Senin (02/11/20).

Rapat paripurna secara virtual di pimpin Wakil Ketua DPRD, H.M Ali Mahrus didampingi Michael Edy Hariyanto serta diikuti puluhan anggota dewan lintas fraksi yang ada di DPRD Banyuwangi.

Sementara itu, Bupati Banyuwangi H.Abdullah Azwar Anas beserta jajaran mengikuti rapat secara virtual dari ruang Rempeg Jogopati kantor Pemkab. Banyuwangi.

Rapat paripurna dinyatakan selesai dan ditutup secara resmi oleh pimpinan rapat usai penyampaian nota pengantar KUA-PPAS APBD tahun 2021 secara rinci disampaikan Bupati Abdullah Azwar Anas.

Berikut ini penyampaian nota pengantar KUA-PPAS APBD tahun 2021.

Dalam pengantarnya, Anas yang kini mendekati waktu akhir masa jabatan, mengajak seluruh anggota dewan tanpa kecuali agar tetap menguatkan langkah, berakselerasi seiring dengan harapan masyarakat.

Anas juga mengajak berdoa bersama agar pandemi covid-19 segera berakhir, sehingga kedepan bisa bersama-sama melakukan pemulihan ekonomi kembali.

“Saat ini sudah memasuki masa-masa akhir jabatan saya bersama Wakil Bupati Yusuf Widyatmoko, saya mengajak berdoa bersama agar pandemi covid-19 segera berakhir, sehingga kedepan bisa bersama-sama melakukan pemulihan ekonomi kembali,”  ucap Bupati Anas melalui teleconference.

Sebagai upaya pemulihan ekonomi kembali, menurut Anas, Pemerintah Kabupaten Banyuwangi akan menyusun dan akan mengimplementasikan kebijakan pemerintah.

Baca juga:  Pasca Tabrakan Maut Skip, Ombudsman RI Sumut Minta Walikota Evaluasi Dishub Medan

“Melaksanakan pembangunan daerah dengan memanfaatkan berbagai sumber daya yang tersedia secara optimal, efisien, efektif dan akuntabel dengan tujuan akhir meningkatkan kualitas hidup manusia dan masyarakat secara berkelanjutan,”katanya.

Tema pembangunan tahun 2021 “mempercepat pemulihan ekonomi dan sosial melalui kebangkitan pertanian, pariwisata dan penguatan SDM” menurut Anas akan diterjemahkan kedalam tujuh prioritas pembangunan Banyuwangi.

Anas merinci tujuh prioritas pembangunan daerah tahun 2021 yang dimaksudkan masing-masing : stabilisasi perekonomian usaha menengah ke bawah terdampak covid-19, memangkas rantai perijinan investasi yang rumit, revitalisasi dan peningkatan nilai tambah sektor manufaktur, mengairahkan kembali pariwisata, group enterprise dengan nilai tambah tinggi di sektor pertanian dan perikanan,

“Dan melanjutkan pembangunan infrastruktur yang berhimpitan dengan prioritas nasional dan provinsi, dan pemberdayaan UMKM.

Lebih jauh Anas menyampaikan,  Meskipun urusan terkait pendidikan dan kesehatan tidak disebutkan secara langsung dalam tema pembangunan tahun 2021, namun isu pendidikan dan kesehatan, tetap menjadi prioritas yang wajib dengan sendirinya.

Dalam kesempatan Rapat paripurna penyampaian nota pengantar rancangan (KUA-PPAS) APBD tahun 2021 ini, Anas juga menyampaikan target pendapatan daerah tahun 2021 diproyeksikan Rp. 2,756 triliun atau turun sebesar Rp. 458,764 miliar dari APBD tahun 2020 sebasar Rp. 3,215 triliun.

“Salah satu poin penting dari belanja negara adalah transfer ke daerah dan dana desa, dimana dalam masa pandemi tahun ini sangat mempengaruhi kapasitas fiskal pemerintah pusat, sehingga terdapat penyesuaian sesuai dengan regulasi yang telah ditentukan pemerintah pusat,”ungkapnya.

Baca juga:  Jadi Tersangka Kasus Kerumunan Massa Pernikahan Anaknya, Habib Rizieq Akan Ditangkap

Anas menyebut, Pendapatan transfer turun menjadi Rp. 2,089 triliun atau berkurang sebesar Rp. 257,337 miliar dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. 2,346 triliun.

Menurutnya, pendapatan Asli Daerah (PAD) juga mengalami penurunan Rp. 60,038 miliar dari target pada APBD tahun 2020 sebesar Rp. 565,194 miliar menjadi Rp. 505,156 miliar pada tahun 2021.

Selain itu terdapat Pendapatan Daerah yang sah yang juga mengalami penurunan Rp. 141,387 miliar dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. 303,250 miliar menjadi Rp. 161,862 miliar.

Secara keseluruhan Total belanja daerah pada APBD Tahun 2021 turun sebesar Rp. 629,371 miliar dari belanja daerah tahun 2020 sebesar Rp. 3,398 triliun.

“Belanja daerah pada APBD Tahun 2021 direncanakan sebesar Rp. 2,769 triliun,” jelas Anas.

Penurunan juga terjadi pada jumlah pembiayaan pada APBD tahun 2021 yang diperkirakan turun Rp. 170,607 miliar dari APBD tahun 2020 sebesar Rp. 183,207 miliar sehingga menjadi sebesar Rp. 12,600 miliar pada tahun 2021.

“Perkiraan penerimaan pembiayaan APBD tahun 2021 sebesar Rp. 17 miliar dan pengeluaran pembiayaan sebesar Rp. 4,4 miliar,”pungkasnya.(*kin).