Untuk Tanggulangi Banjir, DKI Ingin Tangani Bersama 13 Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat

Untuk Tanggulangi Banjir, DKI Ingin Tangani Bersama 13 Sungai Kewenangan Pemerintah Pusat

Faktanews.co.id.(Jakarta)– Guna penanggulangan banjir di Ibu kota tampaknya Pemerintah Provinsi DKI Jakarta perlu ikut menangani 13 sungai yang menjadi kewenangan pemerintah pusat dengan nota kesepahaman (MoU) dengan Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat.

MoU ini akan mengatur regulasi apa yang bisa dikerjakan pemerintah Provinsi DKI, untuk mengeruk 13 sungai tersebut

“Kami sedang membuat MoU dan hari ini, jam tiga akan dirapatkan,” kata Kepala Dinas SDA Juaini Yusuf di DPRD DKI, Rabu, 4 Maret 2020 kepada wartawan.

Menurut Junaini, selama 13 sungai itu menjadi kewenangan kementerian, Pemprov DKI tidak bisa melakukan hal mesti dilakukan terhadap 13 sungai yang mestinya bisa dimaksimalkan untuk membantu program penanggulangan banjir di DKI.

“Kami hanya masuk ke kali-kali yang menjadi kewenangan kami,”ungkapnya.

Pemerintah daerah, kata dia, mau bekerja sama untuk membantu pengerukan kali yang menjadi kewenangan pusat.

“Sekarang kami belum bisa gerak, mungkin yang selama ini gak bisa masuk, setelah MoU jadi bisa ikut membantu,” ujarnya.(tec/hay).

Komentar

comments