Untuk Check and Balance, Koalisi Partai Tak Semua Gabung Jokowi

Untuk Check and Balance, Koalisi Partai Tak Semua Gabung Jokowi

Faktanews.co.id.- Sekjen Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Arsul Sani, mengatakan kekuatan koalisi bila menambah satu partai di pemerintahan sudah di atas 70 persen bahkan mendekati 75 persen.

Oleh karenanya untuk fungsi check and balance kepada pemerintah sebaiknya tak semua partai koalisi Prabowo bergabung dengan koalisi pemerintahan Jokowi-Ma’ruf Amin.

“Tak bagus juga untuk demokrasi kita. Jadi saya tidak ingin mengatakan juga pasti nambahnya satu. Itu belum dibicarakan. Tetapi PPP posisinya, kalaupun mau nambah, menurut hemat PPP satu,” kata Arsul, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis, (4/7/2019).

Menurutnya seperti dilansir Suara Indonesia, partai koalisi bertemu dia perkirakan pertemuan Jokowi dengan para ketua umum partai diprediksi akan diadakan pada Juli ini.

“Kalau perlu nambah berapa nambahnya. Kalau kemudian disepakati berapa nambahnya, siapa yang mau diajak karena tentu tidak semua bakal masuk. Nanti checks and balancesnya tidak jalan di DPR kalau kebanyakan ada di posisi koalisi pemerintahan,” pungkasnya.

Sementara itu, Prabowo sudah mengembalikan mandat yang diberikan lima parpol dalam percaturan politik Pemilu 2019.

Koalisi pendukung Prabowo-Sandi terdiri dari lima partai, Partai Gerindra, Demokrat, PKS, PAN dan Partai Berkarya

Namun demikian, masuk tidaknya serta jumlah berapa partai di koalisi semuanya kembali lagi ke Jokowi sebagai Presiden Indonesia terpilih.

Tentu saja, hal itu sebelum memutuskan perlu adanya pembicaraan dari para ketua umum partai koalisi.(Si/hay).

Komentar

comments

Tagged with