UNIBA Banyuwangi Termasuk Dari 12 PTS Yang Dibekukan

Drs. Teguh Sumarno MM

Drs. Teguh Sumarno MM

Faktanews.co.id.(Banyuwangi)- Kementerian riset teknologi dan pendidikan tinggi (kemenristek Dikti) dan koordinasi penguruan tinggi swasta (koperti) Wilayan VII jawa timur mengambil langkah tegas atas perguruan tinggi swasta (PTS) bermasalah.

Ini buntut konflik perguruan tinggi swasta (PTS) di Jawa Timur (Jatim). PTS-PTS tersebut tersandung masalah mulai kategori ringan, sedang, hingga berat.

Langkah ini dilakukan Koordinasi Perguruan Tinggi Swasta (Kopertis) Wilayah VII Jatim dan Kementerian Ristek, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi (Kemenristek Dikti).

Langkah tegas itu dilakukan kepada 12 PTS dinonaktifkan dan sebelas PTS lainnya dibubarkan..

Dari 12 PTS yang dinonaktifkan terdapat Universitas PGRI Banyuwangi, IKIP PGRI Jember, Universitas Bondowoso, STIE ABI Surabaya, IKIP Budi Utomo Malang, STIE Indonesia Malang, dan ISTP Malang. Ada juga Undar Jombang, Universitas Nusantara PGRI Kediri dst.

Memang beberapa tahun terakhir Konflik Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) tak pernah berujung karena ambisi pihak tertentu, Bila Universitas PGRI Banyuwangi di tutup, akibatnya akan merugikan mahasiswa. Ini suatu pukulan telak atas pemerintahan Bupati Anas yang mengedepankan dunia pendidikan.

Kepada faktanews. Rektor Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA) yang dikenal IKIP Banyuwangi, Drs. Teguh Sumarno. MM mengatakan, pihaknya belum mendengar, kabar tersebut bisa jadi salah informasi.

“IKIP Banyuwangi memang sudah tidak ada sejak tahun 2007 lalu.”katanya berdiplomasi.

Ditanya apa beda IKIP PGRI Banyuwangi dengan Universitas PGRI Banyuwangi (UNIBA ) yang hingga kini masih aktif namun beberapa tahun terakhir berkonflik. Teguh yang menjabat beberapa kali menjadi Rektor Perguruan tinggi yang beralamat Jl. ikan tongkol No. 12, semakin kebingungan.

”kalau ditutup mahasiswa bisa marah,” kata teguh (15/6).

Sementara itu sebelumnya dikutip beberapa media (12/6), Koordinator Kopertis Wilayah VII Jatim Prof Suprapto kepada wartawan mengatakan tindakan itu pasti akan punya konsekwensi.

”Selama statusnya belum diaktifkan kembali, pasti berdampak pada pengakuan dari pemerintah,” katanya. (makin).

Komentar

comments