Tiga Raperda Oke. IPPT Memberatkan Legislative Belum Setuju

Ismoko. (Anggota DPRD Banyuwangi)

Ismoko. (Anggota DPRD Banyuwangi)

Faktanews.co.id.(Banyuwangi)-Niatan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banyuwangi, untuk mengesahkan empat Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) secara bersamaan tidak berjalan mulus. Satu raperda yang ditargetkan sudah finalisasi yakni Raperda Izin Penggunaan dan Pemanfaatan Tanah (IPPT) masih dalam pembahasan.

Ismoko, wakil DPRD Banyuwangi menjelaskan, pekan ini telah diagendakan empat Raperda bisa dirampungkan. Diantaranya, Raperda Badan Usaha Milik Desa (BUMDes), Perizinan Kesehatan, Minuman Beralkohol dan IPPT.

“Namun sayang, Raperda IPPT hingga kini pembahasannya belum kunjung tuntas, sehingga hanya tiga Raperda yang dapat disahkan,” katanya, Jumat (6/11/2015).

Sementara itu, Arifin Salam, selaku ketua Panitia Khusus (Pansus) Raperda IPPT mengatakan, pengesahan Raperda tersebut terganjal syarat luas tanah yang masih didebatkan antara pihak eksekutif dan legislatif.

Pihak Pemerintah Kabupaten Banyuwangi menginginkan setiap pelaku usaha yang memiliki luas lahan 500 meter persegi wajib mengurus IPPT. Sedang wakil rakyat menilai syarat tersebut terlalu memberatkan warga.

“Eksekutif menginginkan bagi pelaku usaha yang memiliki luasan lahan 500 meter persegi harus mengurus izin IPPT, sedangkan dewan menghendaki pelaku usaha yang harus mengurus izin minimal seluas 2500 meter persegi, sehingga tidak memberatkan pelaku usaha kecil,” ucap Arifin Salam. (van/makin).

Komentar

comments

Tagged with