Tiga Kali Menang Praperadilan, La Nyalla Toh Tetap Ditangkap

La Nyalla Mattalitti

La Nyalla Mattaliti

Faktanews.co.id.– Kontroversi hukum tersus bergulir menyusul penangkapan penangkapan serta penahanan kliennya di Rumah Tahanan (Rutan) Salemba Jakarta cabang Kejaksaan Agung (1/6), La Nyalla ditetapkan jadi tersangka kasus korupsi dana hibah Kadin Jatim.

La Nyalla yang masih menjabat ketua PSSI dan berseteru dengan Menpora tersebut, dipulangkan ke Indonesia karena over stay (habis ijin tinggal) di Singapura, dibawa ke Jakarta untuk dilakukan penahanan.

Dalam kasus tersebut sudah tiga kali La Nyala dijadikan tersangka oleh Kejaksaan Tinggi Jawa Timur dan sidang Praperadilan tiga kali pula status tersebut dinyatakan batal demi hukum oleh hakim.

Ada kepentingan non-hukum yang ingin mentarget La Nyalla?.  salah satu anggota tim kuasa hukum La Nyalla, Mustofa Abidin mengatakan, sudah ada tiga putusan pengadilan Surabaya yang membatalkan Sprindik-sprindik Kejati Jatim karena, putusan hakim pra peradilan  7 Maret 2016, 12 April 2016, dan 23 Mei 2016 memenangkan gugatan praperadilan, dan perkara tersebut telah berkekuatan hukum tetap (inkracht).

“Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim yang tidak patuh pada putusan hukum, Semuanya jelas dan gamblang menyatakan bahwa perkara ini tidak dapat disidik kembali antara lain karena sudah tidak ada kerugian negara. Ini sudah jelas-jelas manuver di luar koridor hukum. Ada kepentingan non-hukum yang bermain,” kata Mustofa.

Hal senada disampaikan kuasa hukum La Nyala yang lain Soemarso. juag menyesalkan sikap Kejaksaan terhadap La Nyala “Sprindik baru keluar kemarin kok sekarang langsung menahan,” sebut Soemarso.

Sementara itu, sebelumnya  Guru besar sekaligus pakar hukum Universitas Indonesia (UI), Dr Chudry Sitompul yang juga saksi ahli dalam kasus korupsi dana hibah Kadin Jawa Timur (Jatim) tersebut mengatakan, penetapan La Nyalla Mattalitti sebagai tersangka berkali-kali oleh Kejaksaan Tinggi (Kejati) Jatim, adalah langkah yang berada di luar kepatutan hukum.

Menurut Chudry, sebagai lembaga aparat penegak hukum, Kejati Jatim semestinya mematuhi putusan hukum yang menyatakan bahwa perkara tersebut sudah tak dapat disidik lagi,  (18/5)

Lebih jauh menurutnya, keputusan praperadilan mengikat kepada semua, termasuk kepada penegak hukum.

Produk dari penyidikan setelah ditetapkan di praperadilan, tidak boleh digunakan lagi dan harus batal demi hukum itu juga sesuai dengan Undang-undang No.30/2014 tentang Administrasi Pemerintahan.

“Apabila ada tindakan yang dilakukan penegak hukum yang bertentangan dengan putusan pengadilan, maka harus dinyatakan batal demi hukum, dengan putusan pengadilan yang sudah berulang kali, diperlukan kearifan semua pihak untuk menaatinya. Putusan pengadilan itu berlaku untuk semua,” jelasnya. (bl/ham)

Komentar

comments

Tagged with