Terkait Korupsi, Raja Arab Saudi Menahan 11 Pangeran dan Pecat Sejumlah Menteri

Terkait Korupsi, Raja Arab Saudi Menahan 11 Pangeran dan Pecat Sejumlah Menteri

Faktanews.co.id.- Pemerintah Arab Saudi dibawah kepemimpinan Raja Salman bin Abdul Aziz As-Saud mengambil keputusan penting menyusul reformasi dalam kerajaan.

Sabtu 4 November 2017, Raja Salman memecat sejumlah petinggi kerajaan, ada lebih sepuluh pangeran dan menteri pemerintahan karena
dugaan korupsi.

Pemerintah Arab Saudi membuat komite anti-korupsi untuk diberi hak mengeluarkan surat perintah penangkapan, pemberlakuan pembatasan perjalanan dan membekukan rekening bank mereka yang dianggap terlibat Korupsi.

Ini seakan menjadi jawaban atas keluhan selam ini warga Arab Saudi terkait telah lama korupsi merajalela di pemerintahan dan penyalahgunaan oknum-oknum yang berkuasa.

Komite Anti-Korupsi tersebut dibentuk akibat “Kecenderungan pihak -pihak melakukan penyalahgunaan kekuasaan untuk kepentingan pribadi dengan mencuri dana publik.

Lembaga itu juga berhak melacak dana, mencegah transfer dana atau likuidasi aset dan melakukan pencegahan sampai kasus diajukan ke pengadilan.

Raja Salman juga memecat menteri ekonomi dan mengumumkan komite baru khusus anti-korupsi.

Media Al-Arabiya news channel melaporkan, 11 pangeran dan puluhan mantan menteri ditahan menyusul temuan lembaga anti-korupsi baru tersebut.

Sementara dari nama pangeran yang dipecat dan ditahan adalah yang termasuk terkaya di Timur Tengah, Pangeran Alwaleed bin Talal yang menduduki jabatan kepala National Guard.

Pangeran Alwaleed menurut data
Forbes, Minggu (5/11/2017), mempunyai kekayaan US$ 17 miliar atau sekitar Rp 229,4 triliun.

Raja Salman kemudian menunjuk Putra Mahkota Pangeran Mohammed bin Salman sebagai kepala komite khusus anti-korupsi tersebut.

Pangeran berusia 32 tahun itu telah berusaha menarik investasi internasional yang lebih besar dan memperbaiki reputasi negara tersebut sebagai tempat berbisnis serta upaya diversifikasi ekonomi dari ketergantungan pada hasil minyak.

Dilansir Associated Press, dewan ulama tertinggi kerajaan juga memberi dukungan moral terhadap penangkapan sejumlah petinggi kerajaan dengan menyatakan, kewajiban Islam untuk memerangi korupsi.(anc/hay).

Komentar

comments

Tagged with