Dugaan Pelanggaran Pilkada Jatim, Kyai Maskur Ali dan Bupati Anas Juga Diundang Untuk Klarifikasi

Dugaan Pelanggaran Pilkada Jatim, Kyai Maskur Ali dan Bupati Anas Juga Diundang Untuk Klarifikasi

FaktaNews.co.id.-(Banyuwangi)- Terkait dugaan pelanggaran dalam proses Pimpinan Kepala Daerah (Pilkada) Jawa Timur, Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi mengundang berbagai pihak untuk klarifikasi pada tanggal 07 Juni 2018.

Ada sejumlah nama yang sudah diundang hadirkan seperti Sekretaris Askab dan dua Kepala Desa

Selain itu ada nama Kyai Maskur Ali dan Bantom.

Ketua Panitia Pengawas Pemilihan Umum (Panwaslu) Kabupaten Banyuwangi, Hasyim menjelaskan pihaknya ingin mengklarifikasi terkait dugaann pelanggaran Pilkada dan sudah mendatangkan empat orang untuk mengklarifikasi terkait dugaan pelanggaran Pilkada.

Hasyim menjelaskan, Klarifikasi merupakan mekanisme dalam penanganan pelanggaran yang kewenangannya diberikan undang undang kepada Panwas, untuk memperjelas status dugaan pelanggaran yang sedang dalam penanganan.

“Tadi yang datang adalah Kepala Desa Ikhsan dan Muanam yang katanya berkaitan membagi bagikan uang atau koordinator, Selain itu Kyai Maskur Ali dan anaknya Bastom sebagai tuan rumah juga datang,”ungkapnya, (06/06).

Hasyim menegaskan masih dalam rangkaian itu, sebagai tindak lanjutnya, 63 Kades dari 17 Kecamatan di Banyuwangi akan diundang klarifikasi.

Mengingat waktu yang diberikan untuk melakukan penanganan pelanggaran hanya lima hari, agar proses klarifikasi bisa diselesaikan sesuai batas waktu penanganan, Panwaskab telah menugaskan puluhan petugas klarifikator dari komisioner Panwascam di sejumlah Kecamatan.

“Semua pihak yang diduga terlibat dalam pertemuan tersebut kami undang untuk mengikuti proses klarifikasi, agar persoalan ini cepat menemukan titik terang,” tambahnya.

Hasyim tak menampik dalam undangan kaitan hal tersebut, Bupati Abdullah Azwar Anas juga tertera selaku pihak yang diharapkan untuk mengklarifikasi.

“Ya Pak Anas juga kita undang untuk klarifikasi,”jelasnya.

Seperti diketahui persoalan dugaan pelanggaran Pilkada merupakan buntut dari pertemuan 63 Kepala Desa dengan Calon Gubernur (Cagub) Jatim, Saifullah Yusuf (30/5/2018) lalu di kediaman mantan ketua PCNU Banyuwangi, KH Masykur Ali.

Apakah persoalan pertemuan dan Gus Ipul tersebut masuk dalam katagori pelanggaran atau sebaliknya, tentunya harus dilakukan dengan fakta yang terungkap selama proses klarifikasi dan kajian dilakukan.

“Jika menurut kami memenuhi unsur pidana, maka kita lanjut pembahasan kajiannya ke sentra Gakkumdu, kalau administrasi ke KPU. Tetapi jika masuk ke undang undang lainnya, makan akan disesuaikan sesuai auran main yang berlaku,”

Lebih jauh menurut Hasyim Terkait dugaan pelanggaran Pilkada tersebut sudah ada tiga orang yang melapor.

“Namun ketiga-tiganya laporan itu tidak memenuhi unsur formil dan materiilnya, ungkap Hasyim,”pungkasnya.(kur/kin).

Komentar

comments