Terima Suap Kasek 285 Juta, Bupati Nganjuk Pikir-Pikir Dihukum 7 Tahun Penjara Plus Denda 350 Juta & Dicabut Hak Politik

Terima Suap Kasek 285 Juta, Bupati Nganjuk Pikir-Pikir  Dihukum 7 Tahun Penjara Plus Denda 350 Juta & Dicabut Hak Politik

Faktanews.co.id.– (Surabaya)- Bupati Nganjuk non aktif (NA) Taufiqurrahman pikir-pikir atas putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Surabaya yang mencabut hak politik serta pidana penjara dan denda pada sidang putusan, Jumat (22/6/2018).

“Menjatuhkan pidana berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam suatu pemilihan yang diselenggarakan berdasarkan peraturan perundang-undangan selama tiga tahun terhitung sejak terdakwa selesai menjalani masa penahanan,” ujar Ketua Majelis Hakim Tipikor Surabaya, I Wayan Sosiawan.

Dalam putusannya Majelis hakim juga menjatuhkan hukuman penjara tujuh tahun dan denda sebesar Rp 350 juta.

“Mengadili, menjatuhkan hukuman penjara selama tujuh tahun dan denda sebesar Rp 350 juta dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar harus diganti dengan empat bulan penjara,”tambahnya.

Putusan ini lebih ringan dibanding tuntutan jaksa KPK yang menuntut penjara selama 10 tahun dan denda sebesar Rp 600 juta.

Terhadap putusan tersebut, terdakwa Bupati Nganjuk nonaktif, Taufiqurrahman dan tim kuasa hukumnya menyatakan pikir-pikir.

Sementara itu jaksa penuntut KPK, juga menyatakan pikir-pikir alias memanfaatkan waktu tujuh hari untuk memutuskan banding atau tidak terkait putusan ini.

“Pikir-pikir pak hakim,” jawab jaksa saat ditanya hakim.

Seperti diketahui, Taufiqurrahman yang merupakan Bupati Nganjuk periode 2013-2018 terjaring Operasi tangkap tangan (OTT) ditangkap KPK itu Rabu (25/10/2017) lalu tak jauh dari sebuah hotel di kawasan Lapangan Banteng, Jakarta Pusat.

Taufik ditangkap bersama bukti uang Rp 298 juta baru dia terima kasus dugaan suap jual beli jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Nganjuk.

Dalam kasus ini Pengadilan Tipikor juga memproses 2 pelakuterdakwa Suap yaitu Kepala Sekolah SMPN 3 Ngronggot dan Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Nganjuk.

“Terima suap atau jual beli jabatan apalah namanya itu tetap salah, tapi menurut kita hukuman itu terlalu berat,” kata salah satu pejabat Dilingkungan Pemkab Nganjuk. (ins/ham).

Komentar

comments