Tanggapan Panwas Banyuwangi Terkait Persoalan Alat Peraga Kampanye

Tanggapan Panwas Banyuwangi Terkait Persoalan Alat Peraga Kampanye

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- “Masih ada pemahaman yang salah di masyarakat jika urusan alat peraga kampanye ini semuanya adalah kewenangan panitia pengawas pemilihan, itu yang harus diluruskan dulu. Kami hanya diberi kewenangan melakukan pengawasan dan penindakan pelanggaran sesuai tahapan dan aturan yang berlaku, selebihnya adalah kewenangannya KPUD,“ kata Ketua Panwaskab Banyuwangi, Hasyim Wahid,(8/3/2018).

Hal ini disampaikan Hasyim terkait disejumlah lokasi Banyuwangi masih ditemukan sejumlah alat peraga Kampanye yang tidak sesuai design resmi dari KPU, termasuk lokasi yang menyalahi Keputusan KPU Provinsi Jawa timur tentang teknis pelaksanaan kampanye pemilihan Gubernur (Pilgub) dan Wakil Gubernur (wagub) Jawa Timur 2018.

Padahal tahapan kampanye Pilgub Jatim 2018 tersebut sudah memasuki hari ke 21.

Lebih jauh menurut Hasyim, persoalan alat peraga kampanye ini harus dilihat kronologis dan konteksnya satu persatu.

Masih belum selesainya soal APK ini juga dipengaruhi molor dan sering berubahnya pembentukan tim kampanye paslon tingkat Kabupaten yang dilaporkan ke KPU, termasuk juga penyampaian design APK dari KPU ke tim kampanye.

“langkah kami ini kan harus didasarkan kepada proses tahapan dan aturan main, tidak gegabah dan selalu menggunakan prinsip kehati-hatian, maka mohon semua pihak memahami itu,” jelasnya.

Soal perencanaan awal APK, sosialisasi, hingga pembagian lokasi APK bahkan design APK itu diatur oleh KPU. Untuk itu, saat ini Panwaskab Banyuwangi meminta agar KPUD Banyuwangi kembali melakukan sosialisasi dan pertemuan dengan melibatkan tim kampanye masing – masing pasangan calon, Panwaskab, satpol PP dan TNI/Polri agar persoalan APK ini cepat terselesaikan.

“kemarin sudah dilakukan soalialisasi tahap pertama, namun untuk soal bahan kampanye dan APK tambahan kan belum ditentukan titik lokasinya dimana, kami menunggu itu, karena jika tidak ditentukan dan disepakati sekalian, khawatir terjadi kesalah pahaman dilapangan nantinya,” tambahnya.

Selanjutnya, jika sosialisasi dan koordinasi soal APK sudah dilakukan dengan matang oleh KPUD Banyuwangi, maka KPUD dengan panwaskab dan dibantu Satuan Polisi Pamong Praja, kembali akan menertibkan APK yang tidak sesuai dengan PKPU.

“Jadi tidak benar jika Panwaskab saat ini membiarkan APK liar berdiri lagi meski sebelumnya sudah ditertibkan, tetapi kami menunggu KPUD menentukan titik lokasi APK masing –masing Paslon termasuk design dan ukurannya kepada masing masing tim kampanye, agar nanti dipenertiban kedua semakin mudah mengklasifikasikan yang resmi dan yang liar. Prinsipnya semakin cepat semakin baik, biar tidak persoalan yang tak berkesudahan,” katanya.

Terkait Pemasangan Spanduk Alat Peraga Kampanye dengan fasilitas milik Pemerintah menyusul didapati baliho ukuran besar salah satu Paslon Cagub Cawagub terpasang pada fasilitas reklame yang diduga milik Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi.

Seperti baliho salah satu Paslon terpasang di wilayah kota tepatnya di wilayah Patung Kuda Banyuwangi.

Hasim, selaku Panwas Banyuwangi dikonfirmasi mengatakan, titik – titik lokasi yang digunakan untuk alat peraga kampanye sebenarnya sudah di tentukan oleh KPU, kalau di Banyuwangi ya KPUD Banyuwangi. Termasuk lokasi bahan kampanye tambahan sesuai PKPU nomer 4 tahun 2017.

“Nah, titik titiknya dimana Monggo langsung konfirmasi ke KPUD langsung njih pak, karena kemarin KPUD melakukan rapat terkait lokasi-lokasi yang diperbolehkan tersebut. kebetulan saya lagi rakor di Surabaya mulai Senin sampe Sabtu depan, jadi belum dapat data titik / lokasi alat peraga kampanye tersebut “ungkapnya via seluler.(kur/kin).

Komentar

comments

Tagged with