Tak Puas Penjelasan BPKAD, FRBP Siapkan Mimbar Bebas

Tak Puas Penjelasan BPKAD, FRBP Siapkan Mimbar Bebas

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Sempat melakukan aksi demo dengan puluhan orang dan lakukan hearing dengan legislatif dan eksekutif Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Forum Rakyat Banyuwangi Peduli (APRB) kembali akan menggelar demonstrasi kembali tanggal 27 Desember 2018 mendatang.

Ketua FRBP Amrulloh SH mengatakan, pihaknya sudah mengirim surat pemberitahuan kembali demonstrasi ke Polres Banyuwangi sesaat setelah demo dan hearing Kamis kemarin (20/12/2018).

“Saya kira kalau masyarakat tahu klarifikasi eksekutif (Kepala BPKAD, Samsudin) saat hearing kemarin tentu tidak puas karena hanya argumen menghindar, saya tegaskan omongan bahwa banyuwangi tidak defisit itu bohong, artinya rakyat Banyuwangi dibohongi,”kata Amrulloh berapi-api,(21/12/2018).

Oleh karenanya menurut Amrulloh perlu adanya aksi demo sebagai bentuk kontrol dan tanggung jawab eksekutif berani dengan jujur mengatakan situasi keuangan yang dihadapi Banyuwangi.

“Kenapa gak berterus terang, saat pengeluaran belanja APBD tidak sesuai dana masuk kan artinya defisit, bahasa awamnya kita banyuwangi bangkrut, masak keperluan tahun 2018 dibayar pakai dana APBD 2019,”ungkap Amrulloh ditengah sejumlah wartawan. Loop

Lebih jauh menurut Amrulloh, berkaca pada tahun 2017 dan 2018 hampir   mengalami hal sama (2018 defisit berkisar 200 M) maka aksi demo nanti sekaligus dijadikan awal langkah koreksi secara menyeluruh terhadap pemerintah Kabupaten Banyuwangi.

“Kita harus koreksi sebenarnya apa yang terjadi keuangan Banyuwangi,”pungkasnya.

Seperti diketahui, akibat informasi defisit APBD yang terus menggelinding  beberapa LSM diBanyuwangi menyoroti kinerja Bupati Banyuwangi.

Mereka bersama dengan belasan orang lainnya telah turun kejalan alias demo dilanjutkan hearing (Kamis,20/12/2018).

“Bupati harus bertanggungjawab,” tegas Amrulloh dihadapan sejumlah awak media.

Selain mengkritisi kinerja Pemkab.Pemkab. Amrulloh juga menyesalkan sikap dewan yang terkesan mendiamkan.

“Dimana para wakil rakyat kok kelihatannya mereka mandul,” sesalnya.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Banyuwangi, Samsudin mengatakan, ada pemahaman keliru soal defisit.

“Hal wajar yang sifatnya normatif pada pengelolaan keuangan misalkan dana yang harus dibayarkan pada proyek yang sudah selesai dibayarkan misalnya bulan Januari sambil menunggu dana masuk,”kata Samsudin

Namun menurut Amrulloh itu sangat tidak masuk akal.

“Ini harus diaudit, darimana sumber PAD dan peruntukkannya,” katanya.

Ditambahkan dengan berbagai prestasi yang didapat kabupaten Banyuwangi salah satunya penghargaan Sistem Akuntanbilitas Kinerja Pemerintah dan WTP (Wajar Tanpa Pengecualian) sebenarnya tidak layak diterima kabupaten Banyuwangi.

“penghargaan itu diterima tidak sebanding dengan kenyataan pengelolaan keuangan amburadul dengar katanya surflus kemyataannya justru Banyuwangi defisit anggaran, bahasa awam defisit itu bangkrut,” tandasnya.(yu/kin).

Komentar

comments