Tak Mundur Usai Berucap ‘Renang Bisa Sebabkan Hamil’, Komisioner KPAI Dipecat Jokowi

Faktanews.co.id.– Presiden Joko Widodo resmi memberhentikan secara tidak hormat salah satu Komisioner Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) periode 2017-2022, Sitti Hikmawatty.

Keputusan ini dituangkan dalam Keputusan Presiden Nomor 43/P Tahun 2020 yang ditandatangani pada 24 April 2020.

Dalam klausul pertama Keputusan Presiden tersebut tercantum keputusan presiden memberhentikan Sitty secara tidak hormat.

“Memberhentikan dengan tidak hormat Dr Siti Hikmawatty, S. ST, M. Pd sebagai anggota KPAI tahun 2017-2022,” bunyi salah satu kutipan surat tersebut.

Pemberhentian ini adalah buntut dari pernyataan Sitti pada Februari lalu. Jumat 21 Februari 2020, dalam pernyataan wawancaranya ketika Sitti mengatakan berenang bisa menyebabkan hamil.

“Walaupun tidak terjadi penetrasi, tapi ada pria terangsang dan mengeluarkan sperma, dapat berindikasi hamil,” katanya saat itu.

Kalimat -kalimat diucapkan pun menjadi viral dan pertanyaan publik.

“Selama perempuan sudah bisa memproduksi sel telur dan laki-laki memproduksi sperma, kemudian bertemu, baik langsung atau tidak langsung, maka bisa terjadi kehamilan,”katanya saat itu.

Dinilai membuat kegaduhan masyarakat dengan pernyataan itu. Dewan Etik yang dibentuk menyimpulkan Sitti telah melanggar kode etik.

Dalam rapat pleno pembahasan hasil rekomendasi Dewan Etik pada 17 Maret, delapan komisioner memberikan opsi Sitti mengundurkan diri atau KPAI akan merekomendasikan kepada Presiden untuk memberhentikannya secara tidak hormat.

Namun Sitti menolak mundur. KPAI pun bersurat ke Jokowi. Pada 25 April lalu, Sitti mengatakan rekomendasi dewan etik cacat hukum. Ia juga mengatakan internal KPAI tidak punya standar untuk menangani masalah etik.

“Saya dikondisikan untuk tidak mendapat kesempatan menyampaikan pembelaan, di samping pengakuan saya, serta pengabaian atas permohonan maaf yang saya sampaikan,” katanya.

KPAI pun bersurat ke Jokowi,  Jokowi memenuhi rekomendasi komisioner yang lain dengan memberhentikan Sitti.

“Menindaklanjuti rekomendasi Dewan Etik, KPAI telah menyampaikan surat kepada Presiden RI untuk memberhentikan saudari SH dari jabatannya sebagai anggota KPAI,” demikian siaran pers KPAI ditandatangani Ketua Susanto Kamis lalu, (23/4/2020).

Pasal 21 Peraturan Presiden Nomor 61 Tahun 2016 tentang KPAI menyebutkan kalau “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan oleh Presiden atas usul KPAI melalui Menteri.” Pasal 23 menyebutkan “Ketua, Wakil Ketua, dan Anggota KPAI diberhentikan tidak dengan hormat karena: a. dijatuhi pidana karena bersalah melakukan tindak pidana berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap; atau b. melanggar kode etik KPAI.

Senin (27/4/2020) Sekretaris Utama Kementerian Sekretaris Negara, Setya Utama mengakui Jokowi telah menandatangani keppres tersebut.

“Sudah (ditandatangani), betul,” kata Setya, memastikan surat pemberhentian tidak hormat tersebut.(tic/hay)

Komentar

comments

Tagged with