Tersangka Penggelapan Dana Untag, Sugihartoyo Serahkan Langkah Hukum Kepada Pengacara

Tersangka Penggelapan Dana Untag, Sugihartoyo Serahkan Langkah Hukum Kepada Pengacara

Faktanews.co.id.-(Banyuwangi)- Ditengah perseteruan hukum segitiga antara Dua kubu Perpenas dan Yapenas terkait keabsahan pengelola lembaga pendidikan UNTAG 17 AGUSTUS 1945 Banyuwangi, salah satu kubu Perpenas tampaknya menghadapi masalah cukup rumit menyusul ditetapkan Sugihartoyo menjadi tersangka dalam kasus penyalah-gunaan wewenang saat dirinya masih menjabat Rektor Untag.

Sugihartoyo yang saat ini menjabat ketua salah satu dari dua Perpenas itu tersandung kasus pengelapan dan sudah ditetapkan sebagai tersangka dijerat pasal 374 KUHP sejak usai gelar perkara penyidik Direskrim Polda Jatim pada 10 Agustus 2017 lalu.

Status tersangka itu merupakan tindak lanjut dari hasil lembaga audit Independen yang telah dilakukan pada sekitar tahun 2015, terkait keuangan Untag Banyuwangi tahun 2010 hingga 2012 sementara Sugihartoyo Rektor waktu itu tidak bisa memberikan bukti-bukti penggunaannya.

Selanjutnya dugaan penggelapan di laporkan oleh kubu Perpenas Waridjan.
Nominal uang yang akhirnya diuga digelapkan cukup fantastis berkisar 3,7 M.

“Selanjutnya kita lihat saja perkembangannya,” kata Jainuri SH pengacara Waridjan.

Di konfirmasi melalui via telpon Sugihartoyo mengakui pemanggilan untuk hadir tgl (24/8) sebagai tersangka di Polda Tawa Timur.

“sekarang saya sedang koordinasi dengan kuasa hukum saya terkait pemangilan Polda, bagaimana saya kedepan harus melangkah mohon doanya mas yang terbaik,” katanya via telpon.

Saat ini dalam kaitan kasus penggelapan, Sugihartoyo, mengaku didampingi pengacara Surabaya, Antoni Rakat SH.

“Sepenuhnya saya serahkan kepada lawyer,” ucap Sugihartoyo, kepada wartawan, Kamis (24/8/2017).

Mengenai ketidak hadirannya pada hari ini memenuhi panggilan Direktorat Reserse Kriminal (Ditreskrimum), Kepolisian Daerah (Polda) Jawa Timur, Sugihartoyo mengaku semua akan ditangani oleh pengacara.

Tidak diketahui, apakah langkah yang dimaksudkan adalah upaya hukum Praperadilan yang nantinya diharapkan berujung Sp3.

“Untuk tindakan lebih lanjut, juga akan kita konsultasikan dengan kuasa hukum kami,” ungkap Sugihartoyo.(vi/kin).

Komentar

comments