Tak Berlarut-Larut Penambang Galian C Di Pidana, Satpol PP Banyuwangi Didesak Tegas

Tak Berlarut-Larut Penambang Galian C Di Pidana, Satpol PP Banyuwangi Didesak Tegas

Faktanews.co.id-(Banyuwangi) -Forum Peduli Kebenaran dan Keadilan (FPKK) yang dimotori MSUUB pimpinan KH. Suyuti Thoha, Forsuba pimpinan H. Abdillah Rafsanjani dan Foskanu yang diwakili Adi Sutrisno, meminta agar Satpol PP menutup sementara seluruh tambang galian C.

FPKK Banyuwangi mendesak Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Banyuwangi bersikap tegas terkait tambang galian C yang saat ini terus beroperasi.

Ini harus dilakukan, menyusul kontribusi usaha galian C terhadap pendapatan asli daerah (PAD) Banyuwangi masih nol.

“Satpol PP sebagai penegak Perda jangan bersikap banci. Harus berani melakukan tindakan dengan tegas karena ini memang tupoksinya,” kata Abdillah Rafsanjani kepada Kabid Operasional dan Ketertiban Umum Satpol PP Bantuwangi (Opstibum), Harry Iswadi.

Lebih jauh, Kepada sejumlah awak media, Abdillah meminta Satpol PP melakukan koordinasi dengan aparat penegak hukum Kabupaten Banyuwangi terkait para penambang galian C yang telah menjadi tersangka, ditahan dan telah diputus bersalah oleh pengadilan.

Menurut Abdillah hal itu untuk menghindari terjadinya permasalahan hukum baru dikemudian hari.

“Dalam hal ini menjadi kewenangan Satpol PP selaku penegak Perda sebagaimana pasal 255 UU nomor 23 tahun 2014 tentang pemerintahan daerah. Tapi ini malah Kasatpol PP Banyuwangi tidak melakukan tindakan apapun, jadinya berakibat para penambang galian C yang tidak memiliki IUP dikenai hukum positif oleh aparat penegak hukum. Padahal semestinya cukup dikenai sanksi administratif,” katanya.

Sementara itu perwakilan Foskanu, Adi Sutrisno mengatakan, IUP Produksi penambang pasir (galian C) dikeluarkan Pemprov Jatim menggunakan payung hukum Pergub Jatim nomor 16 tahun 2015 yang telah diubah menjadi Pergub nomor 49 tahun 2016.

“Berdasarkan putusan Mahkamah Konstitunti nomor 137/PUU-XIII/2015 menjelaskan, bahwa Pergub/Peraturan Kepala Daerah (Perkada) adalah hukum administrasi negara. Tetapi para penambang galian C di Banyuwangi yang tidak memiliki IUP Produksi dikenakan hukum positif oleh jajaran aparat penegak hukum Banyuwangi. (Polres-Jaksa penuntut umum dan Hakim,” ungkapnya.(*kin).

Komentar

comments