Tahun 2014, 368 triliun Anggaran pendidikan, Korupsi 2013 dengan 479 Tersangka

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen

Wakil Ketua KPK Zulkarnaen

faktanews.co.id – Negara telah menganggarkan sebesar 20 persen bagi dana pendidikan, atau setara dengan Rp368 triliun rupiah pada 2014,yang terdiri dari belanja Pemerintah Pusat sebesar Rp130 triliun, dan transfer ke daerah sebesar Rp238 triliun

Meski anggaran besar, terdapat fakta yang menunjukkan bahwa 30 juta anak masih tidak bisa sekolah. Belum lagi masalah infrastruktur pendidikan yang rusak.
Ini akibat dari dunia pendidikan juga terselimuti persoalan korupsi.
Dari hasil audit BPKP, Inspektorat Jenderal Kemendikbud, dan Kemenag atas tunggakan Tunjangan Profesi Guru (TPG) tahun anggaran 2010-2013, terlihat masih terjadi penyimpangan.
“KPK juga menemukan praktik gratifikasi terkait TPG yang melibatkan para guru dan oknum Dinas Pendidikan,” kata wakil ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Zulkarnain di Jakarta, Selasa, 2 September 2014.
lebih jauh dijelaskan, KPK menghitung, nilai gratifikasi pada suatu kabupaten lebih dari Rp1,3 miliar per triwulan. Diduga peristiwa ini juga terjadi di seluruh kabupaten/kota dan skema dana pendidikan lainnya
“Serta 296 kasus korupsi dana pendidikan yang terungkap pada 2003-2013 yang menyeret 479 tersangka, sehingga merugikan negara senilai Rp619 miliar,” kata Zulkarnain.
Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Haryono Umar, mengatakan, fungsi pengawasan belum maksimal, sehingga masih terdapat penyimpangan.
“Contoh, dana BOS, banyak kepala sekolah dan dinas yang jadi tersangka dan inkracht. Temuan dari LSM, BOS tidak akuntabel, transparan dan proaktif.”
Selain itu, banyak dana yang seharusnya digunakan untuk dana pembangunan pendidikan malah masih disimpan oleh Pemerintah Daerah, karena kurangnya pengawasan.
“Banyak sekolah rusak, banyak anak akrobat naik jembatan satu tali, padahal anggaran pendidikan ratusan triliun,” ujarnya.
Menurut Haryono, hal-hal tersebut sudah seharusnya menjadi perhatian. “Rencananya KPK akan sampaikan laporan tertulis ke Presiden untuk dapat perhatian jangan sampai anggaran besar tidak sampai ke sekolah, siswa, guru tapi ke mana-mana,” imbuh dia.(vv/ed/fn)

Komentar

comments