Syarat Ijin Investasi Besar Dinilai Seperti Petak Umpet

Syarat Ijin Investasi Besar Dinilai Seperti Petak Umpet

Faktanew.co.id.-(Banyuwangi)–Semua pihak harus aplaus terhadap Pemkab Banyuwangi yang berkeinginan menjadi WBK (Wilayah Bebas Korupsi), namun realitasnya kelompok tertentu menilainya berbanding terbalik karena tidak sesuai kenyataan.

Hal ini disampaikan Aktifis Sosial Politik Banyuwangi, Danu Budiyono, menyoroti Praktek perijinan ketika pelaku usaha berinvestasi.

“Undang-undang jaminan keterbukaan informasi publik, dengan hal tertentu yang ada tidak ada korelasinya,”kata Danu, (8/10/2019).

Dan kenyataannya pula masih banyak Satker/OPD sangat tertutup dengan informasi atau yang berkaitan aturan kebijakan tertentu.

Danu mencontohkan, Seperti dana perijinan, khususnya perijinan sebagian hanya terbuka pada usaha kecil menengah.

Namun berapa biaya dana dan investasi yang dikeluarkan yang masuk dalam investasi besar.

“seperti hotel … dan hotel … (Red),. hanya saja mereka takut, restauran, industri dan usaha yang skala besar (yang membutuhkan IPPT) apa benar biayanya sesuai yang disetorkan kepada negara,”terangnya seraya membuka sejumlah informasi.

Danu menilai dalam investasi di Banyuwangi ada kaitan pembiayaan resmi dan kebijakan yang berujung biaya lain baik berbentuk dana maupun bentuk tertentu.

Menurut Danu kalau sudah demikian, permainan seperti main petak umpet dengan dibungkus pejabatnya belum definitip.

“Karena masih Plt sehingga penentu kebijakan ada pada kekuasaan, di balik itu?,”kata Danu.

Danu tak memungkiri adanya sejumlah informasi soal data dana maupun syarat lain diluar yang ditentukan harus diberikan pelaku pengusaha untuk lancarnya investasi.

“bukan rahasia lagi, sampean juga punya data dan bukti informasinya, berapa dan bentuk apa yang diminta, yang itu kenapa dan yang itu nilainya….bentuknya….red,”ungkapnya.

Lebih jauh kata Danu, selama ini Pemkab. Banyuwangi utamanya menyangkut dana hanya terbuka pada garis besarnya agar nampak publik merasakan keterbukaan akses informasi.

“Mestinya, Teknis dan transparansi anggaran sekecil apapun harus dibuka dipublik,”kritiknya.(kin).

Komentar

comments