Soal Sengketa GOLKAR, Yusril Nilai Surat Menkumham Politis

Yusril Ihza Mahendra

Yusril Ihza Mahendra

faktanews.co.id.-(Jakarta)- “Jika Menkumham dalam membuat surat keputusannya berdasarkan hasil putusan MPG dan mengutip secara salah hasil putusan tersebut, maka bisa dikenakan konsekuensi hukum,” kata Sekjen Partai Golkar hasil Munas Bali, Idrus di Grand Sahid Hotel, Sudirman, Jakarta, Selasa (10/3).

Untuk itu, tim hukum Partai Golkar masih mempelajari surat Kementerian Hukum dan HAM mengesahkan Kepengurusan PG hasil Munas Ancol, Jakarta Agung Laksono. Menurutnya, jika Menkumham salah mengutip hasil keputusan Mahkamah Partai Golkar (MPG), maka akan berkonsekuensi hukum.

“Yang dikutip Menkumham adalah eksepsi, pendapat orang perorangan. Sehingga wajar jika ada anggota majelis partai yang memenangkan kubu Agung Laksono. Tetapi, dalam amar putusannya tidak dimenangkan oleh kubu mana pun,” tandasnya.

lebih jauh idrus menduga tindakan Menkumham merupakan tindakan sewenang-wenang atau penyalahgunaan wewenang. Jika terbukti, maka tindakan Menkumham bisa dipidanakan.

“Jika terbukti melakukan tindakan sewenang-wenang, maka kita pertimbangkan menggunakan Pasal 421 KUHP, bisa dipidanakan. Itu tergantung hasil kajian tim hukum kami atas putusan tersebut,” tegasnya.

Seperti diketahui sebelumnya, Menkumham mengeluarkan surat Nomor: M.HH.AH.11.03- 26 tertanggal 10 Maret 2015 tentang kepengurusan Partai Golkar.

Dalam surat yang ditandatangani langsung Yasonna itu disebutkan berdasarkan Pasal 32 ayat (5) UU Nomor 2/20144 tentang Perubahan Atas UU Nomor 2/2008 tentang Partai Politik dinyatakan bahwa putusan Mahkamah Partai bersifat final dan mengikat secara internal dalam hal perselisihan kepengurusan.

Menanggapi hal itu, kuasa Hukum Partai Golkar Yusril Ihza Mahendra menilai keputusan Menkumham merupakan putusan politis, bukan putusan legalistik. Padahal mestinya Menkumham harus membuat putusan yang legalistik.

“Tindakan Menkumham Yasonna Laoly, yang menyurati kubu Agung Laksono dan memberi isyarat akan mensahkan susunan pengurus DPP Golkar kubu Agung adalah tindakan kekuasaan dan bukan tindakan hukum,” kata Yusril.

Yusril menjelaskan, Mahkamah Partai Golkar sudah jelas tidak mengambil keputusan apa-apa. Karena, lanjut dia, pendapatnya yang terbelah antara dua kelompok.

“Ini semua menandakan bahwa perselisihan internal Golkar belum selesai,” ujarnya.

Hingga saat ini Golkar kubu Munas Bali, sedang mengajukan gugatan ke Pengadilan Negeri Jakarta Barat.(sp/ed/fn)

Komentar

comments

Tagged with