Soal Perseteruan GOLKAR, DPR RI Memilih Tunggu Putusan Hukum Incraht

ARB & Agung Laksono

ARB & Agung Laksono

faktanews.co.id.-(Jakarta)- Polemik partai Golkar yang semakin meruncing ketika Menkumham Yasonna Laoly mengakui Golkar hasil Munas Ancol tak membuat mata politikus di DPRD memanfaatkan untuk ikut mengembosi partai berlambang pohon beringin itu, sebaliknya politikus di senayan memilih tidak ikut campur tangan internal partai golkar dengan menunggu hingga ada kuptusan incraht.

Wakil Ketua DPR RI Agus Hermanto mengatakan tidak akan ikut campur perihal perombakan Fraksi Partai Golkar. Ia menyatakan akan menyerahkan putusan tersebut kepada partai Golkar.

“Kami sekali lagi untuk urusan dari fraksi lain seperti Golkar kita tidak ingin ikut campur. Kita serahkan sepenuhnya pada Partai Golkar bila ingin melaksanakan kebijakan-kebijakan berkaitan kedewanan,” kata Agus di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu (18/3/2015).

Namun, ia mengatakan pihaknya baru akan mengeksekusi segala usulan perombakan fraksi bila sudah ada putusan tetap dan mengikat. Terkait konflik Golkar, politikus Demokrat itu mengatakan ada sejumlah proses hukum mulai dari PTUN hingga pengajuan hak angket kepada MenkumHAM Yasonna Laoly.

“Setahu saya, kita akan bisa mengeksekusi apa bila akan inkracht. Sekarang kan belum, ada yang PTUN, dari Menteri Kumham Yasonna sekerang di PTUN kan, dan sekarang sedang di-angket,” tambahnya.

Menurut dia ini persoalan belum inkracht, tentunya DPR belum bisa melaksanakan kebijakan-kebijakan fundamentalis.

“Nanti ternyata dimenangkan kubu yang lain, masa mau dirubah-ubah terus,” pungkasnya. @endang

Komentar

comments

Tagged with