Soal Ijin Tambang Emas PT. BSI di Tumpang Pitu, LSM Ancam Lapor KPK

penambangan

Penambangan

Faktanews.co.id.(Banyuwangi)- Sejumlah LSM yang tergabung dalam Forum Komunikasi LSM Peduli Revolusi Mental selasa (7/4) hearing dengan DPRD Banyuwangi, Mempersoalkan keberadaan PT. BUMI SUKSES INDO (BSI) dalam pelaksanaan tambang emas tumpang pitu.

PT BSI yang eploitasi menggantikan PT.IMN dalam eksploitasi tambang emas di wilayah sebelah selatan Banyuwangi tepatnya di Kecamatan Sanggar tersebut.

Forum LSM di gedung DPRD Banyuwangi, mempertanyakan legalitas PT BSI dalam kewenangan melakukan penambangan emas.

Juru bicara dari Aliansi LSM Soroso mengatakan, PT BSI tidak mempunyai ijin prinsip no 317 yang di keluarkan oleh menteri kehutanan.

“Pada tanggal 13 maret 2015 kita mendapat surat balasan dari menteri kehutanan dan PT. BSI tidak tertulis yang mendapatkan ijin eksploitasi,”katanya.

Selain itu terkait penambangan, PT BSI juga belum melaksanakan semua aturan yang menjadi kewajiban seperti bunyi Sk. Bupati No.547

Menurut suroso, ijin eploitasi PT BSI baru dilaksanakan tahun 2016, kenyataannya penambangan tetap berlangsung.dalam hal ini Bupati Banyuwangi Azwar Anas melakukan pembiaran terhadap pelanggaran ijin prinsip No.317 dan Sk bupati no 547 oleh PT BSI

“Bupati bisa di jerat hukum  tindak pidana korupsi karena melakukan pembiaran. Kami akan membuat resume  akan kita kirimkan ke komisi pemberantasan korupsi(KPK) di jakarta,” katanya.

Sementara itu pimpinan hearing Joni Subagio berjanji akan menampung aspirasi tersebut  untuk di bahas sesuai makenisme DPRD.

“Kami di DPRD siap melanjutkan aspirasi masyarakat,” tegas Jhoni politisi PKB yang ramai di perbincangkan sebagai kandidat Bupati Banyuwangi dalam pilkada mendatang,(fn)

Editor: Makin

Komentar

comments

Tagged with