Sidang Umum PBB : Mayoritas Negara Tolak Yerussalem Ibukota Israel

Sidang Umum PBB : Mayoritas Negara Tolak Yerussalem Ibukota Israel

Faktanews.co.id.- Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) atau United Nations menggelar sidang darurat membahas keputusan Presiden Amerika Serikat Donald Trump yang mengakui Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Dalam sidang yang digelar di New York, Kamis (21/12/2017) tersebut, dari 193 negara anggota PBB, sebanyak 128 negara menolak keputusan Amerika Serikat terkait pengakuan Yerusalem sebagai ibu kota Israel.

Sedangkan 9 negara setuju dan 35 lainnya memilih abstain.

Sejumlah negara anggota tetap Dewan Keamanan PBB seperti Rusia, China, dan Prancis menolak kebijakan AS.

Begitu pula dua sekutu dekat AS, Jepang dan Inggris.

Dalam sidang Dewan Keamanan PBB yang beranggotakan 15 negara senin lalu, hasilnya juga timpang, hanya 1 yaitu Amerika yang tetap bersikukuh menyatakan Yerussalem ibukota Israel sementara 14 negara menolak.

Dengan hasil voting ini, pengakuan Presiden AS, Donald Trump Trump bahwa Yerusalem sebagai Ibu Kota Israel batal dan tidak berlaku lagi.

Namun demikian AS masih bersikukuh melawan resolusi penolakan Yerusalem sebagai ibu kota Israel telah diveto oleh Amerika Serikat dalam

“Amerika Serikat akan mengingat hari, saat diasingkan di PBB karena memperjuangkan kedaulatannya.” kata Duta Besar AS untuk PBB, Nikki Haley.

Ia bersikukuh, keputusan AS yang mengklaim Yerusalem sebagai ibu kota Israel, tak akan merusak upaya perdamaian.

“Amerika Serikat akan mengingat hari, saat diasingkan di PBB karena memperjuangkan kedaulatannya.” katanya dikutip Independent

Haley menambahkan, AS akan menempatkan kedutaannya di Yerusalem.

“Pemungutan suara ini akan menentukan bagaimana Amerika memandang PBB, dan bagaimana kami memandang negara-negara yang tidak menghormati AS di PBB.” jelasnya.

Di sisi lain, Menteri Luar Negeri Palestina, Riyad al-Maliki menegaskan, negara-negara anggota PBB tak sedang memusuhi AS.

“Kita bertemu hari ini bukan untuk memusuhi Amerika Serikat, namun karena sebuah keputusan yang dianggap sebagai agresi,”katanya.

Sementara itu, Penyelenggaraan sidang darurat ini dibayangi ancaman Presiden AS Donald Trump yang akan memotong bantuan bagi negara yang tidak mendukung keputusan AS. (lic/in/hay).

Komentar

comments

Tagged with